Breaking News
light_mode

Menag Nasaruddin Umar Gagas Ekoteologi di Forum Global untuk Hadapi Krisis Lingkungan

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
  • print Cetak

Krisis lingkungan yang semakin kompleks dinilai tidak bisa lagi dipahami semata sebagai persoalan alam. Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa akar persoalan tersebut juga menyentuh dimensi moral dan perilaku manusia.

Pandangan itu disampaikannya saat mengikuti konferensi internasional yang digelar Kementerian Agama Arab Saudi, Kamis (2/4/2026). Forum yang mempertemukan delapan negara Islam ini semula direncanakan berlangsung di Mekkah pada 2–3 April, namun dialihkan secara daring akibat kendala transportasi yang dihadapi sejumlah peserta.

Dalam forum lintas negara tersebut, Indonesia bersama beberapa negara lain diantaranya Pakistan, Maroko, Kuwait, Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Gambia, membahas berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga krisis kemanusiaan. 

Menag menilai, pendekatan yang selama ini bertumpu pada aspek teknis belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan yang ada.

“Ini bukan sekadar krisis suhu, melainkan krisis nurani. Bukan hanya gangguan cuaca, tetapi gangguan pada sistem nilai dan perilaku manusia,” ungkapnya.

Sebagai respons, Menag memperkenalkan pendekatan ekoteologi, yakni upaya mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Konsep ini, menurutnya, menjadi penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam merawat bumi sebagai amanah bersama.

“Ekoteologi adalah jembatan antara iman dan tanggung jawab, antara ibadah dan pelestarian kehidupan. Ini adalah panggilan moral untuk mengubah relasi manusia dengan alam dari eksploitasi menuju amanah,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Indonesia telah mulai mengarusutamakan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan keagamaan, sekaligus mendorong peran rumah ibadah sebagai contoh nyata dalam praktik ramah lingkungan.

Partisipasi aktif menag dalam forum ini, yang turut didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri Agama, Bunyamin M. Yapid, mempertegas posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam diplomasi religi. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa nilai-nilai keagamaan mampu menjadi jawaban atas krisis iklim yang tengah mengancam stabilitas sosial dunia.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kakanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025

    Kakanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Maju Amintas Siburian mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Senin (3/8). Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur’ […]

  • Kemenkum Sumsel Dorong UMKM OKI Naik Kelas melalui Sosialisasi Legalitas Usaha Perseroan Perorangan

    Kemenkum Sumsel Dorong UMKM OKI Naik Kelas melalui Sosialisasi Legalitas Usaha Perseroan Perorangan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) memperkuat komitmennya dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui fasilitasi legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro berupa Sosialisasi Legalitas Usaha Perseroan Perorangan bagi UMKM Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun 2026, yang […]

  • Jajaran Kemenkum Sumsel Perkuat Pemahaman Hukum Acara Pidana Berkeadilan

    Jajaran Kemenkum Sumsel Perkuat Pemahaman Hukum Acara Pidana Berkeadilan

    • 0Komentar

    Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan turut mengikuti Webinar KUHAP Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum melalui Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Kamis (10/9). Kegiatan yang mengusung tema “KUHAP Baru dalam Praktik: Menjaga Keseimbangan antara Efektivitas Penegakan Hukum, Perlindungan HAM, dan Keadilan Restoratif” tersebut diikuti secara […]

  • Kakanwil Kemenkum Babel Ditunjuk Gubernur Babel Sebagai Tim Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi JPT Masa Jabatan 5 Tahun

    Kakanwil Kemenkum Babel Ditunjuk Gubernur Babel Sebagai Tim Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi JPT Masa Jabatan 5 Tahun

    • 0Komentar

    Dalam rangka memperkuat implementasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, telah ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bergabung dalam tim Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Masa Jabatan 5 Tahun. Kegiatan evaluasi ini diadakan pada Senin, 4 […]

  • PKKMB S2 Magister Sains Psikologi UNM, Bangun Budaya Akademik dan Cetak Calon Ilmuwan Psikologi

    PKKMB S2 Magister Sains Psikologi UNM, Bangun Budaya Akademik dan Cetak Calon Ilmuwan Psikologi

    • 0Komentar

    Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) menyelenggarakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) sekaligus penyambutan dan orientasi akademik bagi mahasiswa baru Program Studi Magister Sains Psikologi. Kegiatan ini menjadi momentum awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lebih dekat lingkungan akademik, sistem pembelajaran, budaya ilmiah, serta berbagai peluang pengembangan diri selama menempuh pendidikan pada […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Sinergi Pemprov untuk Keberlanjutan Posbankum Desa/Kelurahan

    Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Sinergi Pemprov untuk Keberlanjutan Posbankum Desa/Kelurahan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan layanan Pos Bantuan Hukum atau Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai tindak lanjut atas Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diresmikan secara langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia pada 20 Mei 2026 di Gedung […]

expand_less