Breaking News
light_mode

Perkuat Kapasitas Analisis Hukum, Kemenkum Sumsel Ikuti Forum Diskusi FOKUS HUKUM BPHN

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Diskusi Peningkatan Kapasitas Analisis Hukum (FOKUS HUKUM) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (22/07).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, mengikuti kegiatan secara virtual. Sementara itu, dari Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, kegiatan diikuti oleh Koordinator Tim Kerja Analis Hukum, Nurhidayat Hamid, bersama tim.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Arfan Faiz Muhlizi, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas analisis hukum sebagai landasan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Selanjutnya, narasumber Ranggalawe Suryasaladin menyampaikan materi bertajuk “Penguatan Regulasi Dalam Mendukung Integrasi Usaha Mikro dan Kecil ke Dalam Rantai Pasok Nasional.” Dalam paparannya disampaikan bahwa penguatan regulasi diperlukan untuk mendorong daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK), mulai dari peningkatan kapasitas usaha, kemudahan akses permodalan, perlindungan kekayaan intelektual, hingga perluasan akses pasar sehingga UMK dapat menjadi bagian dari rantai pasok nasional.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang analisis hukum, menjadi faktor penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

“Forum seperti ini menjadi sarana yang sangat baik untuk memperkuat kompetensi analis hukum dalam merespons berbagai dinamika regulasi. Dengan kapasitas yang terus meningkat, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan semakin berkualitas dan mampu mendukung pembangunan hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Maju.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Raperbup Kabupaten OKI untuk Perkuat Kualitas Regulasi Daerah

    Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Raperbup Kabupaten OKI untuk Perkuat Kualitas Regulasi Daerah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kembali melaksanakan kegiatan harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah. Kali ini, harmonisasi dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten OK bertempat di Aula Kanwil Kemenkum Sumsel (9/6). Kegiatan harmonisasi dihadiri oleh Pelaksana Harian Sekretaris […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Gelar Sosialisasi Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas UMKM di Bangka Belitung

    Kanwil Kemenkum Babel Gelar Sosialisasi Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas UMKM di Bangka Belitung

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Sosialisasi Perseroan Perorangan yang dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting pada Selasa (31/03/2026). Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, Kepala Bidang Pelayanan AHU, M. Bangbang, beserta jajaran Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), notaris, serta pelaku UMKM di […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Raperbup OKU Timur tentang Tambahan Penghasilan ASN

    Kanwil Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Raperbup OKU Timur tentang Tambahan Penghasilan ASN

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Rapat bertempat di di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (9/7). Rapat dihadiri oleh Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat […]

  • Gandeng Kemenkum Sumsel, BPKAD Palembang Kebut Aturan Baru Pengelolaan Aset Daerah

    Gandeng Kemenkum Sumsel, BPKAD Palembang Kebut Aturan Baru Pengelolaan Aset Daerah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus berkomitmen mewujudkan tata kelola aset yang profesional. Langkah ini diwujudkan melalui gelaran Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palembang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Senin (29/6). Rapat bertempat di Ruang Rapat […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Apel Pagi Gabungan bersama Kanwil KemenHAM Babel, Sekaligus Lepas Magang Kemnaker Batch III

    Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Apel Pagi Gabungan bersama Kanwil KemenHAM Babel, Sekaligus Lepas Magang Kemnaker Batch III

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan apel pagi gabungan bersama Kanwil KemenHAM Babel di Halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Senin (15/6/2026). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Fery Pontoh. Apel pagi turut diikuti […]

  • Ketua Umum APPMBGI Serahkan SK Kepengurusan DPD I dan DPD II dari Berbagai Wilayah di Jakarta

    Ketua Umum APPMBGI Serahkan SK Kepengurusan DPD I dan DPD II dari Berbagai Wilayah di Jakarta

    • 0Komentar

    Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI), Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU., ASEAN Eng., secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Tingkat I (DPD I) dan Dewan Pengurus Daerah Tingkat II (DPD II) dari sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di […]

expand_less