Breaking News
light_mode

Pastikan Layanan Terbaik, Tenaga Ahli Menag Bunyamin Yafid Hadiri Pelepasan 393 JCH Kloter 2 Sidrap

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
  • print Cetak

Suasana haru dan khidmat menyelimuti pelataran Rumah Jabatan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) saat 393 Jamaah Calon Haji (JCH) Kloter 2 resmi dilepas untuk bertolak menuju Tanah Suci, Selasa (21/4/2026). 

Di tengah prosesi tersebut, kehadiran Tenaga Ahli Menteri Agama RI, Dr. H. Bunyamin Yafid, Lc., M.H., menjadi perhatian khusus guna memastikan komitmen negara dalam melayani tamu Allah tahun ini.

Dalam sambutannya, Bunyamin Yafid menegaskan bahwa meski secara teknis institusional terdapat penyesuaian di bawah Kementerian Haji, Kementerian Agama RI tetap berdiri di barisan terdepan dalam pembinaan dan dukungan operasional. 

Ia menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah di tengah dinamika global.

Salah satu kabar yang membawa ketenangan bagi jamaah adalah kebijakan anggaran pemerintah. Bunyamin mengungkapkan bahwa kenaikan biaya penerbangan akibat kondisi global tidak akan menjadi beban bagi para calon haji.

 “Tambahan anggaran sekitar Rp1,7 triliun tidak dibebankan kepada jamaah, melainkan ditanggung oleh APBN. Ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji,” ungkap Bunyamin Yafid dengan tegas.

Tak hanya soal finansial, Bunyamin juga menyoroti kemudahan fasilitas yang dinikmati jamaah tahun ini melalui program “Makkah Route” di Bandara Makassar. Fasilitas ini memungkinkan proses imigrasi Arab Saudi diselesaikan langsung di tanah air, sehingga jamaah tidak perlu lagi mengantre panjang saat tiba di Madinah.

Senada dengan itu, Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas lonjakan drastis kuota haji daerahnya. Pada tahun 2026 ini, tercatat sebanyak 798 jamaah asal Sidrap diberangkatkan, sebuah sejarah baru yang meningkat hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

“Ini sejarah baru bagi Kabupaten Sidrap. Kita patut bersyukur karena jumlah jamaah kita meningkat signifikan. Doakan Sidrap agar semakin maju dan baik ke depan,” tutur Syaharuddin.

Untuk Kloter 2 kali ini, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sidrap, H. Muhammad Syahirin, merinci sebanyak 387 jamaah yang didampingi enam petugas daerah akan masuk ke Asrama Haji Makassar pada pukul 11.00 WITA. 

Guna menjaga kebugaran, rombongan dijadwalkan beristirahat sejenak di Maros sebelum memasuki embarkasi.

Acara pelepasan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Sidrap Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, serta jajaran pimpinan Forkopimda yang turut memberikan doa restu kepada para jamaah agar mampu meraih haji yang mabrur.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Sinergi Lintas Instansi, Kanwil Kemenkum Babel Dampingi Kunjungan Deputi Kemenko Kumham Imipas

    Perkuat Sinergi Lintas Instansi, Kanwil Kemenkum Babel Dampingi Kunjungan Deputi Kemenko Kumham Imipas

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama jajaran mendampingi kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I Pangkal Pinang dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkal Pinang, Selasa (28/7/2026). Kunjungan tersebut […]

  • PPP Sulsel Tetapkan 14 Ketua DPC, Sepuluh Daerah Masih Tunggu Keputusan

    PPP Sulsel Tetapkan 14 Ketua DPC, Sepuluh Daerah Masih Tunggu Keputusan

    • 0Komentar

    Konsolidasi internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan mulai memasuki tahap penataan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulsel telah menetapkan ketua dan sekretaris definitif untuk 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Surat keputusan (SK) kepengurusan tersebut diserahkan dalam Rakorwil DPW PPP Sulsel di Hotel Melia, Jalan Andi Mappanyukki, Makassar, Jumat (7/8/2026) petang. […]

  • Melalui E-voting, Menteri Hukum Libatkan Pegawai Kanwil Jatim Untuk Menentukan Kepala Kanwil Baru

    Melalui E-voting, Menteri Hukum Libatkan Pegawai Kanwil Jatim Untuk Menentukan Kepala Kanwil Baru

    • 0Komentar

    Kementerian Hukum mulai menguji pendekatan baru dalam proses pengisian jabatan di lingkungan birokrasi. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, melakukan uji coba electronic voting (e-voting) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dengan melibatkan pegawai dalam menentukan calon pejabat yang dinilai layak memimpin. Uji coba tersebut menjadi bagian dari transformasi digital Kementerian Hukum, sekaligus upaya […]

  • Evaluasi Lima Perda Bangka Tengah, Kanwil Kemenkum Babel Berikan Rekomendasi Penguatan Regulasi Daerah

    Evaluasi Lima Perda Bangka Tengah, Kanwil Kemenkum Babel Berikan Rekomendasi Penguatan Regulasi Daerah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan koordinasi penyampaian hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) Peraturan Daerah Tahun 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (22/7/2026), bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan hukum di daerah dalam rangka memastikan regulasi yang berlaku tetap harmonis, efektif, dan sesuai […]

  • Kemenkum Sumsel Bersama Ditjen AHU Bahas Perkara dan Optimalisasi Layanan Fidusia

    Kemenkum Sumsel Bersama Ditjen AHU Bahas Perkara dan Optimalisasi Layanan Fidusia

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan koordinasi dengan Unit Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait pelaksanaan dan penyelesaian layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah (29/9). Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sumsel, Benni Risky bersama tim diterima oleh Tim Direktorat Perdata […]

  • Cegah Kriminalisasi Sengketa Perdata, Kemenkum Sumsel dan Ditjen AHU Samakan Persepsi Penerapan KUHP Baru

    Cegah Kriminalisasi Sengketa Perdata, Kemenkum Sumsel dan Ditjen AHU Samakan Persepsi Penerapan KUHP Baru

    • 0Komentar

    Upaya mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap sengketa keperdataan di tengah masyarakat serta memperkuat konsistensi penegakan hukum pidana nasional terus dimatangkan oleh jajaran Kementerian Hukum (Kemenkum) RI. Melalui koordinasi terpadu antara pusat dan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan kerja Tim Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk menggelar diskusi dan […]

expand_less