Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Rampungkan Pengumpulan Data Empiris Penyusunan Naskah Akademik Raperda OKU Selatan

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data empiris untuk penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (29/7).

Kegiatan dilaksanakan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan Alfiyan Mardiansyah beserta tim perancang.

Koordinasi dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Baturaja, Rizki dilakukan guna memperoleh data empiris sebagai bahan pendukung dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten OKU Selatan. Data tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penyusunan naskah akademik didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di masyarakat.

Selanjutnya, pada koordinasi dengan Bagian Hukum, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan, serta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten OKU Selatan, bertujuan untuk melengkapi dan memverifikasi data empiris yang dibutuhkan agar penyusunan naskah akademik memiliki landasan yang komprehensif dan akuntabel.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Tim Perancang melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten OKU Selatan untuk melaporkan hasil pengumpulan data empiris yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, seluruh data yang diperlukan telah berhasil dihimpun sehingga proses penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten OKU Selatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Di tempat yang terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas menyampaikan apresiasi atas kinerja Tim Perancang yang telah melaksanakan tugas dengan baik serta membangun koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten OKU Selatan.

“Pengumpulan data empiris merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyusunan naskah akademik. Data yang akurat dan komprehensif akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat serta menjadi dasar penyusunan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat. Saya berharap sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap kebutuhan daerah,” ujar Maju Amintas.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada pemerintah daerah dalam proses pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berbasis data empiris, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Sumsel Gencarkan Sosialisasi Perseroan Perorangan di Prabumulih

    Kemenkum Sumsel Gencarkan Sosialisasi Perseroan Perorangan di Prabumulih

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum mendorong penguatan legalitas pelaku usaha mikro dan kecil melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi layanan Perseroan Perorangan di Kota Prabumulih. Kegiatan yang dilaksanakan Tim Pelayanan AHU pada Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan jajaran perangkat daerah, di antaranya Kepala Bidang UMK Dinas Koperasi […]

  • Fenomena Ruang Ketiga dan Isu Ekonomi Global: Bertahan dengan Prinsip, Tinggalkan Doktrin Elit Global

    Fenomena Ruang Ketiga dan Isu Ekonomi Global: Bertahan dengan Prinsip, Tinggalkan Doktrin Elit Global

    • 0Komentar

    Oleh: Dr. Benny Nurdin Yusuf, MH. Di tengah gonjang-ganjing fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, spekulasi liar mendadak menjamur di ruang publik, terutama di media arus utama ( mainstream ). Jika berbicara tentang manuver ekonomi elit global, ingatan kolektif kita secara otomatis akan membawa trauma pada krisis moneter 1998. Namun sejarah mencatat, bangsa ini […]

  • Capaian Kinerja Pembinaan Hukum Semester I, Kanwil Kemenkum Babel Raih Rata-Rata 98,99 Persen

    Capaian Kinerja Pembinaan Hukum Semester I, Kanwil Kemenkum Babel Raih Rata-Rata 98,99 Persen

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Rapat Peningkatan Kinerja Kegiatan Pembinaan Hukum Nasional Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan secara hibrida, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, serta jajaran pejabat fungsional […]

  • Bukan untuk Pengamanan, Water Cannon Polres Sidrap Dikerahkan Bantu Sawah Petani

    Bukan untuk Pengamanan, Water Cannon Polres Sidrap Dikerahkan Bantu Sawah Petani

    • 0Komentar

    Kemarau panjang mengancam lahan pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Namun, di tengah kondisi tersebut, petani tidak dibiarkan menghadapi kekeringan sendirian. Minggu, 9 Agustus 2026, kepedulian itu terlihat di Desa Kanie, Kecamatan Maritenggae. Polres Sidrap bersama personel Brimob turun langsung membantu mengairi persawahan warga dengan menggunakan kendaraan Water Canon. Kendaraan yang selama ini dikenal sebagai […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Training of Facilitator Implementasi KUHP dan KUHAP Tahun 2026

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Training of Facilitator Implementasi KUHP dan KUHAP Tahun 2026

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Training of Facilitator Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Angkatan XII dan XIII dengan metode blended learning Tahun Anggaran 2026 pada Senin (06/04/2026) di Ruang Rapat Lantai 2. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung […]

  • Kemenkum Sumsel Perkuat Pengawasan Notaris Melalui Diskusi Evaluasi Kebijakan

    Kemenkum Sumsel Perkuat Pengawasan Notaris Melalui Diskusi Evaluasi Kebijakan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong penguatan pembinaan dan pengawasan Notaris. Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Nur ’Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum Sumsel dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan secara daring oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (3/9/2026). […]

expand_less