Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Gencarkan Sosialisasi Perseroan Perorangan di Prabumulih

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum mendorong penguatan legalitas pelaku usaha mikro dan kecil melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi layanan Perseroan Perorangan di Kota Prabumulih.

Kegiatan yang dilaksanakan Tim Pelayanan AHU pada Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan jajaran perangkat daerah, di antaranya Kepala Bidang UMK Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih serta Penyuluh Perindustrian Ahli Madya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.

Pertemuan interaktif ini fokus pada upaya peningkatan kapasitas dan legalitas UMKM di wilayah Kota Prabumulih. Dalam kesempatan tersebut, Ryan Citra Utami bersama Tim AHU menyampaikan bahwa layanan Perseroan Perorangan merupakan bentuk kemudahan berusaha yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM.

“Pendirian badan usaha ini dapat dilakukan secara cepat dan sederhana hanya dengan melengkapi dokumen dasar seperti KTP, NPWP, email, dan nomor telepon, dengan estimasi waktu proses sekitar 20 menit. Hal ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk segera memiliki legalitas usaha yang sah”, kata Rayan.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mendorong UMKM agar naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah daerah menyambut baik upaya tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam peningkatan kualitas UMKM di wilayah Kota Prabumulih.

Diskusi juga membahas berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri kecil menengah (IKM), termasuk kewajiban pelaporan serta aspek pengelolaan keuangan dalam Perseroan Perorangan, dimana pelaporan keuangan dapat dilakukan melalui akun Perseroan Perorangan dengan skema pajak sebesar 0,5% dari laba bersih.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memperluas akses legalitas usaha bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaku usaha di daerah, termasuk di Prabumulih, dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan daya saing usahanya. Sinergi antara Kanwil, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan”, ujarnya.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Napi Korupsi Keluyuran ke Cafe, Petugas Rutan Kendari Disanksi

    Napi Korupsi Keluyuran ke Cafe, Petugas Rutan Kendari Disanksi

    • 0Komentar

    Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kendari berinisial YS dijatuhi sanksi disiplin setelah narapidana kasus korupsi, Supriadi, kedapatan bebas mendatangi coffee shop usai mengikuti sidang peninjauan kembali (PK). Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulardi, mengatakan YS juga telah ditarik ke Kanwil sebagai bentuk penindakan awal atas pelanggaran tersebut. “Petugas diberikan hukuman disiplin. Kami tarik […]

  • Kemenkum Sumsel Kawal Pengaduan Publik Bersama Menkum

    Kemenkum Sumsel Kawal Pengaduan Publik Bersama Menkum

    • 0Komentar

    Komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan memangkas sumbatan komunikasi dalam pelayanan publik terus dikawal ketat oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Langkah nyata tersebut kembali ditunjukkan lewat partisipasi aktif jajaran Kemenkum Sumsel dalam mengikuti forum dialog interaktif berskala nasional bertajuk “PASTI ada SOLUSI” secara virtual dari Ruang Teleconference Kantor Wilayah, Jumat (26/6). Dalam pelaksanaan forum […]

  • Penuhi Persyaratan Administratif, Partai Gerakan Rakyat Terima SKT dari Kanwil Kemenkum Sumsel

    Penuhi Persyaratan Administratif, Partai Gerakan Rakyat Terima SKT dari Kanwil Kemenkum Sumsel

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Partai Gerakan Rakyat (PGR) Provinsi Sumatera Selatan setelah partai tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi hasil verifikasi kepengurusan. Kegiatan berlangsung di Aula Musi Lantai 3 Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel (7/7). Sebelum penyerahan SKT, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Gunawan bersama tim verifikator melaksanakan verifikasi ketiga […]

  • UNM Berhaji: Langkah Emas Lebih Dekat ke Baitullah

    UNM Berhaji: Langkah Emas Lebih Dekat ke Baitullah

    • 0Komentar

    Suasana Ramadhan di lingkungan Universitas Negeri Makassar (UNM) terasa berbeda. Ratusan sivitas akademika UNM berkumpul dalam kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) Sulawesi Selatan dengan tema “UNM Berhaji: Langkah Emas Lebih Dekat ke Baitullah.” Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi Ramadhan, tetapi juga menjadi momentum spiritual yang mengingatkan kembali […]

  • Dari Aspirasi Menuju Solusi, Kemenkum Sumsel Simak Forum Pengaduan “PASTI ADA SOLUSI”

    Dari Aspirasi Menuju Solusi, Kemenkum Sumsel Simak Forum Pengaduan “PASTI ADA SOLUSI”

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 13 yang diselenggarakan Kementerian Hukum secara virtual, Jumat (28/8). Forum yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum ini menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, maupun masukan terkait berbagai layanan yang diselenggarakan Kementerian Hukum. […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Harmonisasi Sembilan Raperbup Musi Rawas

    Kanwil Kemenkum Sumsel Harmonisasi Sembilan Raperbup Musi Rawas

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap sembilan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Musi Rawas, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (30/7). Rapat harmonisasi dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi. Kegiatan ini dihadiri […]

expand_less