Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Konsisten Kawal Aduan Publik Bersama Menkum

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
  • print Cetak

Menjaga ritme transparansi dan responsivitas birokrasi dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat, jajaran pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan kembali mengikuti agenda rutin program “PASTI Ada SOLUSI Bersama Menteri Hukum” pada Jumat (11/9) pagi. Pertemuan berkala yang digelar setiap pekan ini disimak secara daring dari Ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan rutin yang berpusat di Graha Pengayoman Kemenkum di Jakarta ini dihadiri secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti, serta para Koordinator Tim Kerja Kanwil Kemenkum Sumsel. Forum daring mingguan ini diikuti serentak oleh seluruh kantor wilayah se-Indonesia guna memastikan setiap pengaduan publik yang masuk tertangani secara tuntas.

Program “PASTI Ada SOLUSI” yang telah berjalan intensif setiap hari Jumat ini menjadi ruang dialog terbuka antara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dengan masyarakat. Melalui kanal tatap muka dan virtual meeting ini, publik dapat secara langsung menyampaikan kendala operasional, saran, maupun aspirasi terkait layanan hukum, mulai dari administrasi hukum umum hingga kekayaan intelektual, untuk langsung dibedah dan dicarikan jalan keluarnya di tingkat pusat maupun daerah.

Usai menyimak jalannya forum pengaduan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menekankan pentingnya konsistensi seluruh divisi dan tim kerja dalam menjaga ritme penanganan aduan masyarakat di Sumatera Selatan agar tidak berlarut-larut.

“Program rutin mingguan ‘PASTI Ada SOLUSI’ bersama Bapak Menteri Hukum menjadi pengingat berkelanjutan bagi kita semua bahwa pelayanan publik tidak boleh stagnan. Saya menginstruksikan jajaran pejabat bagian dan koordinator tim kerja di Kanwil Kemenkum Sumsel untuk terus mempertahankan standar gerak cepat dalam menindaklanjuti setiap keluhan warga Sumsel. Setiap masukan yang masuk, baik dari kanal kementerian maupun pengaduan langsung di wilayah, harus direspons secara solutif, transparan, dan tuntas tanpa birokrasi berbelit,” tegas Maju Amintas Siburian.

Keikutsertaan aktif jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam forum berkala ini menegaskan komitmen daerah dalam menciptakan tata kelola hukum yang bersih, akuntabel, serta berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat.

#KementerianHukum #PASTIAdaSOLUSI #LayananHukumMakinMudah #KanwilKemenkumSumsel #MajuAmintasSiburian

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2026 untuk Perkuat Akuntabilitas Kinerja

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2026 untuk Perkuat Akuntabilitas Kinerja

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (01/04/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja serta penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, […]

  • KONI Kota Makassar Resmi Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

    KONI Kota Makassar Resmi Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

    • 0Komentar

    BPJS Ketenagakerjaan secara resmi menyerahkan sertifikat kepesertaan dan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar pada Kamis (6/8). Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Ketua KONI Kota Makassar sebagai wujud komitmen bersama dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh insan olahraga di Kota Makassar. Melalui kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan […]

  • Kemenkum Sumsel Partisipasi dalam Penyusunan Standar Layanan Informasi Publik

    Kemenkum Sumsel Partisipasi dalam Penyusunan Standar Layanan Informasi Publik

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkontribusi dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, bersama jajaran anggota PPID dari bidang Kehumasan dan Teknologi Informasi (TI) Kanwil Kemenkum Sumsel. Pembahasan yang melibatkan unit kerja […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Koordinasi Propemperda dan Penyerahan Piagam IRH kepada Pemkab Bangka Barat

    Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Koordinasi Propemperda dan Penyerahan Piagam IRH kepada Pemkab Bangka Barat

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta Penyerahan Piagam Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Senin (11/5/2026), bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, didampingi Kepala […]

  • Perkuat Profesionalisme Aparatur, Kakanwil Kemenkum Sumsel Lantik Tiga Pejabat Non Manajerial

    Perkuat Profesionalisme Aparatur, Kakanwil Kemenkum Sumsel Lantik Tiga Pejabat Non Manajerial

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga pejabat non manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Kamis (06/08). Pelantikan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia guna mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas […]

  • Sinergi Besar Kemenkum Sumsel dan Perguruan Tinggi, Perda KI Jadi Fokus Utama

    Sinergi Besar Kemenkum Sumsel dan Perguruan Tinggi, Perda KI Jadi Fokus Utama

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melaksanakan koordinasi strategis ke Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, BRIDA Ogan Ilir, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), serta Universitas Islam OKI Kayuagung terkait pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual, pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian […]

expand_less