Kebakaran Gudang Kimia Cemari Sungai, Pemilik Bisa Dipidana?

Insiden kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia pestisida mengguncang Tangerang Selatan (Tangsel) pada Senin (9/2/2026).

Gudang yang berada di Kawasan Taman Tekno, Kecamatan Setu, tersebut dilalap api sejak pagi hingga sore hari dan menjadi perhatian publik karena dampaknya yang meluas ke lingkungan sekitar.

Tidak lama setelah kebakaran terjadi, kondisi Sungai Jaletreng yang mengalir di belakang lokasi kejadian berubah drastis. Air sungai tampak berwarna putih susu dan mengeluarkan bau menyengat.

Warga sekitar juga melaporkan kematian massal ikan di sungai tersebut, yang diduga kuat akibat paparan residu bahan kimia dari kebakaran. Selain perubahan warna air, bau tajam menyerupai minyak tanah tercium hingga ke permukiman warga.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan mengonfirmasi pencemaran tersebut diduga berasal dari cairan kimia pestisida yang terbakar, kemudian terbawa air hujan serta air pemadaman menuju aliran sungai.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat, terutama terkait dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem sungai dan kesehatan warga. Namun, apakah pemilik gudang atau pihak terkait dapat dikenai sanksi pencemaran lingkungan secara hukum? Berikut ini penjelasannya.

Apa Itu Pencemaran Lingkungan menurut Hukum Indonesia?

Dalam sistem hukum Indonesia, pencemaran lingkungan memiliki definisi yang tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau makhluk hidup ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Pencemaran ini dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan manusia, kelangsungan hidup makhluk lain, serta keseimbangan ekosistem.

UU PPLH menjadi dasar hukum utama yang mengatur pencegahan, pengendalian, hingga penindakan terhadap setiap perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup.

Dalam undang-undang tersebut juga dikenal prinsip pencemar membayar (polluter pays principle). Artinya, setiap pihak yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran wajib menanggung konsekuensi hukum dan biaya pemulihan lingkungan.

Sanksi Hukum bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan

Jika suatu peristiwa terbukti sebagai pencemaran lingkungan, termasuk kasus pencemaran sungai akibat kebakaran gudang kimia di Tangsel, maka hukum Indonesia menyediakan beberapa jenis sanksi.

Sanksi tersebut dapat berupa pidana, perdata, dan administratif, tergantung tingkat kesalahan, unsur kesengajaan atau kelalaian, serta besarnya dampak yang ditimbulkan.

• Sanksi pidana berdasarkan UU PPLH

UU PPLH memuat sejumlah pasal yang relevan untuk menjerat pelaku pencemaran lingkungan, khususnya yang melibatkan bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti pestisida.

• Pasal 60 juncto Pasal 104 UU PPLH

Pasal ini melarang dumping atau pembuangan limbah dan/atau bahan B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp 3 miliar.

• Pasal 98 UU PPLH

Jika perbuatan pencemaran dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup, pelaku dapat dipidana penjara antara 3 hingga 10 tahun serta denda Rp 3 miliar sampai Rp 10 miliar.

Apabila pencemaran tersebut menimbulkan luka berat atau dampak serius lain, ancaman pidana dapat meningkat hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar.

• Pasal 99 UU PPLH

Pasal ini mengatur pencemaran yang terjadi karena kelalaian. Pelaku dapat dikenai pidana penjara 1 hingga 3 tahun dan denda Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar.

Perlu ditegaskan kelalaian dalam pengelolaan bahan B3, termasuk penyimpanan dan sistem pengamanan gudang pestisida, tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan.

Aparat penegak hukum bersama instansi teknis biasanya akan melakukan penyelidikan mendalam untuk menentukan unsur pidana dan pihak yang bertanggung jawab.

Konsekuensi Perdata dan Sanksi Administratif

Selain ancaman pidana, pelaku pencemaran lingkungan juga dapat dikenai sanksi lain, antara lain:

• Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan hingga pencabutan izin usaha, serta kewajiban melakukan pemulihan lingkungan oleh instansi lingkungan hidup setempat.
• Tanggung jawab perdata, yakni kewajiban membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak, baik kerugian materiel maupun immateriel , termasuk biaya rehabilitasi dan pemulihan ekosistem sungai.

Siapa yang Bisa Dimintai Pertanggungjawaban?

Dalam konteks kebakaran gudang kimia di Tangerang Selatan, terdapat beberapa pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum, tergantung hasil penyidikan, antara lain:

• Pemilik gudang atau badan usaha pengelola, apabila terbukti tidak memenuhi standar pengamanan dan pengelolaan bahan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pihak ketiga, seperti kontraktor atau pengelola operasional gudang, jika terbukti lalai dalam penerapan standar keselamatan dan pengendalian risiko.
• Badan usaha yang melakukan dumping limbah secara langsung, apabila ditemukan fakta bahwa bahan kimia yang mencemari sungai berasal dari aktivitas pembuangan yang tidak sah.

Peristiwa ini menjadi peringatan penting mengenai perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas industri dan pergudangan yang melibatkan bahan kimia berbahaya. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat:

• Memperkuat penegakan hukum lingkungan, termasuk audit pengelolaan B3 dan inspeksi keselamatan berkala.
• Memastikan seluruh fasilitas penyimpanan bahan kimia memenuhi standar keselamatan dan lingkungan.
• Melakukan rehabilitasi lingkungan sungai yang tercemar, termasuk pemulihan ekosistem dan edukasi masyarakat terkait risiko kesehatan akibat pencemaran.

Kasus pencemaran Sungai Jaletreng akibat kebakaran gudang kimia di Tangerang Selatan bukan sekadar insiden lokal, melainkan persoalan serius yang menyentuh aspek hukum lingkungan hidup.

Berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pihak yang terbukti menyebabkan pencemaran, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, dapat dikenai sanksi pidana, denda besar, sanksi administratif, serta kewajiban pemulihan lingkungan.