Kanwil Kemenkum Sumsel Pertahankan Nol Tunggakan Perkara KI
- account_circle Maryam Chalisa
- calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
- print Cetak
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Koordinasi Penanganan Perkara Kekayaan Intelektual di Wilayah yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jumat (17/7).
Kegiatan diikuti oleh Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bulan Mahardika, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Yenni, serta jajaran Analis Kekayaan Intelektual. Koordinasi dibuka langsung oleh Direktur Penegakan Hukum DJKI, Arie Ardian Rishadi, yang memaparkan perkembangan penanganan perkara Kekayaan Intelektual (KI) di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum selama periode 2023–2026. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 77 laporan pengaduan yang diterima secara nasional, terdiri atas 14 laporan pada tahun 2023, 16 laporan pada tahun 2024, 36 laporan pada tahun 2025, dan 11 laporan pada tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 perkara telah berhasil diselesaikan, sementara 27 perkara masih dalam proses penyelesaian atau berstatus tunggakan.
Dalam paparannya, Arie juga menjelaskan pemetaan beban penanganan perkara pada 33 Kantor Wilayah berdasarkan jumlah tunggakan. Kanwil dengan tunggakan lima perkara atau lebih masuk kategori beban tinggi, sedangkan kategori beban sedang diisi oleh sejumlah Kantor Wilayah dengan tunggakan satu hingga empat perkara.
Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berhasil masuk dalam kategori beban nol, yakni kelompok Kantor Wilayah yang telah menyelesaikan seluruh laporan pengaduan tanpa menyisakan tunggakan perkara. Capaian ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual secara efektif dan tepat waktu.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama seluruh Kantor Wilayah terkait berbagai tantangan dan strategi penanganan perkara Kekayaan Intelektual di masing-masing daerah. Melalui koordinasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Direktorat Penegakan Hukum DJKI dan Kantor Wilayah dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi para pemilik hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
KementerianHukum
KemenkumSumsel
KanwilKemenkumSumsel
MajuAmintasSiburian
LayananHukumMakinMudah
- Penulis: Maryam Chalisa
