Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Forum Komunikasi Kebijakan, Perkuat Peran Analis Kebijakan dalam Penyusunan Kebijakan Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan dengan tema “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Senin (15/06/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, kolaborasi, serta penguatan peran Analis Kebijakan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Dalam forum tersebut, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN menyampaikan materi terkait pentingnya tata kelola kebijakan yang sistematis dan berbasis bukti. Dijelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari banyaknya program atau regulasi yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan solusi terhadap persoalan publik secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Analis Kebijakan dituntut mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak yang terukur.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Agus Heruanto Hadna. Ia memaparkan bahwa analisis kebijakan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan kajian ilmiah dengan kebutuhan praktis dalam pengambilan keputusan publik. Proses analisis kebijakan mencakup identifikasi masalah, penelaahan penyebab, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan alternatif kebijakan, hingga perumusan rekomendasi yang sesuai dengan konteks permasalahan. Menurutnya, rekomendasi kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kelayakan implementasi, ketersediaan sumber daya, dukungan pemangku kepentingan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Babel dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas jajaran dalam mendukung penyusunan kebijakan yang lebih berkualitas. Menurutnya, kebijakan publik harus disusun secara cermat, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

“Penguatan peran Analis Kebijakan sangat penting agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis, aplikatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Johan.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman dan sinergi dalam penyusunan kebijakan publik. Ia menilai bahwa kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam membaca persoalan, mengolah data, serta merumuskan alternatif solusi yang tepat dan dapat dilaksanakan.

Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Babel diharapkan dapat terus meningkatkan peran strategis dalam mendukung kebijakan publik yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum.