Gelar Forum Komunikasi Kebijakan 2026, Kanwil Kemenkum Sumsel Perkuat Peran Analis Kebijakan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Selatan sukses menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Policy Talks (21/5). Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan”. Acara berlangsung secara hybrid, bertempat secara luring di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan pentingnya penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai strategi krusial dalam mewujudkan perumusan kebijakan publik yang sistematis dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dkskusi strategi kebijakan oleh narasumber utama, Prof. M. Sirozi, merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Sirozi memaparkan materi ilmiah komprehensif dengan tajuk “Penguatan Analisis Kebijakan Publik di Sumatera Selatan”.

Dalam pemaparannya, Prof. M. Sirozi menjelaskan secara teoretis dan praktis mengenai esensi analisis kebijakan publik (policy analysis) sebagai kajian sistematis berbasis data dengan metode ilmiah. Proses ini penting untuk menentukan urgensi, relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Dipaparkan pula mengenai karakteristik kebijakan publik yang baik dan buruk, unsur utama, fokus, hingga metodologi pengumpulan data, modelling & forecasting, serta alat pengambilan keputusan.
Pada sesi akhir pemaparan, narasumber menyampaikan Closing Remarks yang menekankan bahwa melalui penguatan analisis kebijakan, jajaran Kanwil dan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan diharapkan mampu mengembangkan proses kebijakan yang efektif dan efisien. Langkah ini penting guna melahirkan kebijakan publik yang riil serta responsif terhadap kebutuhan bersama, bukan sekadar kebijakan yang “retorik” dan “simbolik”.

“ASN yang mengampu jabatan Analis Kebijakan diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang relevan dan objektif. Hal ini bertujuan agar para perumus kebijakan dapat merancang solusi yang berbasis data (data-based), bukan solusi yang hanya berbasis kekuasaan semata (authority-based)”, ujarnya.

Sesi diskusi diikuti secara aktif dan antusias oleh perwakilan Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Pelaksanaan FKK ini sekaligus menjadi bentuk nyata akuntabilitas program penguatan tata kelola kebijakan publik di daerah.