Breaking News
light_mode

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Jadi Tersangka KPK, Ini Kronologi OTT dan Dugaan Korupsinya

  • account_circle Jim Geovedi
  • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
  • print Cetak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Maret 2026. Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

KPK mengungkapkan, operasi senyap tersebut dilakukan pada 2–3 Maret 2026 di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, tim penyidik turut mengamankan belasan orang untuk dimintai keterangan terkait dugaan praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut.

Setelah melalui pemeriksaan intensif, KPK kemudian menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam perkara tersebut. Dugaan korupsi berkaitan dengan pengadaan jasa outsourcing serta beberapa proyek pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan untuk tahun anggaran 2023 hingga 2026.

Ditangkap Saat Mengisi Daya Mobil Listrik

Dalam konferensi pers, KPK mengungkap fakta menarik terkait proses penangkapan. Fadia Arafiq disebut diamankan tim KPK saat sedang mengisi daya mobil listriknya di sebuah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menyebut tim sempat berpindah lokasi untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan sebelum akhirnya berhasil mengamankannya. Setelah diamankan, Fadia langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

KPK Geledah Kantor Bupati

Penyidikan kemudian berkembang. Tim KPK melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan strategis di kompleks Kantor Bupati Pekalongan pada 6 Maret 2026. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah dokumen dan barang bukti yang dimasukkan ke dalam beberapa koper.

Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri lebih jauh aliran dana serta dokumen yang berkaitan dengan proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.

Aliran Dana dan Dugaan Keterlibatan Keluarga

KPK juga menelusuri dugaan aliran uang dari kasus tersebut. Penyidik bahkan berencana memanggil suami dan anak Fadia Arafiq untuk mendalami kemungkinan adanya aliran dana yang terkait dengan perusahaan keluarga.

Perusahaan yang diduga berkaitan dengan aliran dana tersebut adalah PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). KPK menyebut keluarga tersangka diduga menikmati aliran dana miliaran rupiah dari proyek-proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Selain itu, penyidik juga tengah menelusuri sejumlah aset, termasuk kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.

Kasus OTT Ketujuh KPK Tahun 2026

Kasus ini menjadi salah satu operasi tangkap tangan KPK di awal tahun 2026. Penangkapan Fadia Arafiq bahkan disebut sebagai OTT ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang Januari hingga awal Maret 2026.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek pengadaan di Kabupaten Pekalongan.

  • Penulis: Jim Geovedi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Sumsel Matangkan Persiapan Kunres Komisi XIII DPR RI

    Kemenkum Sumsel Matangkan Persiapan Kunres Komisi XIII DPR RI

    • 0Komentar

    Jelang pelaksanaan Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum menggelar rapat koordinasi guna mematangkan seluruh persiapan teknis dan substansial, Rabu (7/10). Rapat difokuskan pada kesiapan penyambutan, penyiapan bahan paparan, hingga […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Tinjau OBH Terakreditasi di Kota Palembang, Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran

    Kanwil Kemenkum Sumsel Tinjau OBH Terakreditasi di Kota Palembang, Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum pada Pemberi Bantuan Hukum (PBH)/Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi di Kota Palembang (28/07). Kegiatan pengawasan dilaksanakan di dua lokasi, yakni YLBHI LBH Palembang dan Polis Abdi Hukum STIHPADA. Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum Kanwil Kemenkum […]

  • ​PPMI Shohwatul Is’ad Gelar Penamatan, 81% Lulusan Tembus Perguruan Tinggi Ternama

    ​PPMI Shohwatul Is’ad Gelar Penamatan, 81% Lulusan Tembus Perguruan Tinggi Ternama

    • 0Komentar

    Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Shohwatul Is’ad Kabupaten Pangkep sukses menggelar acara penamatan dan wisuda santri di Auditorium Al Hijrah, Ahad (07/06/26). ​Acara ini turut dihadiri oleh Ketua MUI Sulawesi Selatan, Anre Gurutta (AG) Prof. Dr. KH. Najamuddin H. Abd. Safa, Lc., M.A., yang bertindak sebagai keynote speaker untuk membawakan orasi ilmiah di hadapan para […]

  • Kemenkum Sumsel Jaga Kesehatan Mental Pegawai oleh lewat Sosialisasi BPSDM Hukum

    Kemenkum Sumsel Jaga Kesehatan Mental Pegawai oleh lewat Sosialisasi BPSDM Hukum

    • 0Komentar

    Kebugaran mental dan keseimbangan psikologis aparatur sipil negara menjadi faktor penentu dalam menjaga ritme produktivitas serta kualitas pelayanan publik yang berkesinambungan. Menyadari pentingnya hal tersebut, seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan menyimak secara virtual agenda Sharing Session Kesehatan Mental bagi Pegawai Tahun Anggaran 2026 bertajuk “Mengelola Pikiran, Menjaga Energi, Meningkatkan Kinerja” […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa TA 2027

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa TA 2027

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin hingga Selasa, 9–10 Maret 2026, bertempat di Wisma Pengayoman Kementerian Hukum, Jalan Raya Puncak – Cianjur No. 83, Cibeureum, Cisarua, […]

  • Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kemenkum Sumsel Hadiri Rakernis Bidkum Polda Sumsel

    Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kemenkum Sumsel Hadiri Rakernis Bidkum Polda Sumsel

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) menghadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Hotel The Zuri Palembang, Kamis (04/06/2026). Kemenkum Sumsel diwakili oleh Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan, Heriyono Tardjono, sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Rakernis yang diikuti oleh jajaran […]

expand_less