Breaking News
light_mode

BPJS Ketenagakerjaan Parepare Bayarkan Klaim dan Manfaat Rp60 Miliar Lebih Sepanjang Semester I Tahun 2026

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
  • print Cetak

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada para peserta. Sepanjang periode 1 Januari hingga 2 Juli 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare telah membayarkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp60.010.297.059 kepada 3.912 kasus klaim.

Pembayaran manfaat tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya ketika menghadapi berbagai risiko sosial maupun ekonomi.

Adapun rincian pembayaran manfaat yang telah disalurkan meliputi:
• Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 2.938 kasus dengan total manfaat sebesar Rp45.897.303.080.
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 177 kasus, dengan total manfaat sebesar Rp3.397.272.849.
• Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 289 kasus, dengan total manfaat sebesar Rp8.884.500.000.
• Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 51 kasus dengan total manfaat sebesar Rp740.591.090.
• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebanyak 457 kasus, dengan total manfaat sebesar Rp1.090.630.040.

Selain pembayaran manfaat program utama, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare juga telah menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 94 orang anak peserta dengan total nilai manfaat sebesar Rp359.000.000. Program beasiswa ini merupakan bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak peserta yang mengalami risiko meninggal dunia atau cacat total tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare, Sahid Wahid, menyampaikan bahwa besarnya nilai manfaat yang telah dibayarkan menjadi bukti nyata bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

“Pembayaran manfaat sebesar lebih dari Rp60 miliar ini merupakan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat kepada seluruh peserta. Kami ingin memastikan setiap pekerja yang mengalami risiko kerja maupun ahli waris peserta memperoleh haknya sesuai ketentuan. Manfaat yang diberikan tidak hanya berupa santunan, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan yang mampu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja,” ujar Sahid Wahid.

Lebih lanjut, Sahid mengajak seluruh pemberi kerja, baik sektor formal maupun informal, untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, semakin banyak pekerja yang terlindungi, maka semakin besar pula manfaat sosial yang dapat dirasakan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan cakupan kepesertaan menuju Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Melalui kolaborasi tersebut diharapkan seluruh pekerja, termasuk pekerja rentan, dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Dengan pelayanan yang semakin optimal, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus hadir sebagai sahabat pekerja Indonesia melalui pemberian manfaat yang cepat, tepat, dan memberikan ketenangan bagi pekerja beserta keluarganya dalam menghadapi berbagai risiko pekerjaan. (*)

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Luke Anthony Vickery Resmi WNI, Menkum: Berjuang Wujudkan Harapan Presiden dan Rakyat Indonesia Untuk Piala Dunia 2030

    Luke Anthony Vickery Resmi WNI, Menkum: Berjuang Wujudkan Harapan Presiden dan Rakyat Indonesia Untuk Piala Dunia 2030

    • 0Komentar

    Hari ini, Kamis 16 Juli 2026, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, resmi mengambil sumpah WNI pesepakbola asal Hawai, USA, Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang. Sebelumnya Luke Vickery diusulkan PSSI melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026. Setelah melalui […]

  • Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Dua Raperwali Palembang tentang RKPD Tahun 2026 dan 2027

    Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Dua Raperwali Palembang tentang RKPD Tahun 2026 dan 2027

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Palembang di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel (6/7). Dua rancangan yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan […]

  • Kanwil Kemenkum Babel dan Kemenko Perkuat Sinergi Layanan Posbankum di Babel

    Kanwil Kemenkum Babel dan Kemenko Perkuat Sinergi Layanan Posbankum di Babel

    • 0Komentar

    Kemenko Kumham Imipas bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan terkait pemenuhan HAM dalam pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Selasa (28/04/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara klasikal mulai pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM, Sorta, beserta jajaran, serta Kanwil Kemenkum Bangka Belitung, Johan Manurung yang diwakili […]

  • BPJS Ketenagakerjaan dan Dinsos Pangkep Gelar Rapat Pembentukan Sistem Keagenan Perisai

    BPJS Ketenagakerjaan dan Dinsos Pangkep Gelar Rapat Pembentukan Sistem Keagenan Perisai

    • 0Komentar

    BPJS ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Pangkep dengan menggelar Rapat Pembentukan Sistem Keagenan Perisai di lingkup Kabupaten Pangkep. Dr. Jaenal Sanusi, S.STP, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial, menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial telah menganggarkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan miskin sebesar […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Verifikasi dan Validasi Analisis Beban Kerja untuk Perencanaan SDM yang Akurat

    Kanwil Kemenkum Babel Verifikasi dan Validasi Analisis Beban Kerja untuk Perencanaan SDM yang Akurat

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Verifikasi, Validasi, dan Wawancara Analisis Beban Kerja (ABK), Senin (24/8/2026), di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel. Kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh; Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem […]

  • Kemenkum Sumsel Matangkan Persiapan Kunres Komisi XIII DPR RI

    Kemenkum Sumsel Matangkan Persiapan Kunres Komisi XIII DPR RI

    • 0Komentar

    Jelang pelaksanaan Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum menggelar rapat koordinasi guna mematangkan seluruh persiapan teknis dan substansial, Rabu (7/10). Rapat difokuskan pada kesiapan penyambutan, penyiapan bahan paparan, hingga […]

expand_less