Breaking News
light_mode

KPK Ungkap Bupati Cilacap Diduga Palak Dinas untuk THR sejak 2025

  • account_circle Jim Geovedi
  • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
  • print Cetak

KPK membongkar dugaan praktik pemerasan ke tiap perangkat daerah untuk Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Cilacap yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. KPK menduga praktik pemerasan itu dilakukan sejak 2025.

“Dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan adanya dugaan praktik serupa yang terjadi pada tahun 2025,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi persnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026).

“Jadi pemberian THR ini tidak hanya untuk hari raya di 2026 ini, tapi juga di tahun 2025 sudah pernah terjadi, cuma pada saat itu, tidak termonitor oleh kami, maupun juga belum ada informasi yang masuk kepada kami,” lanjut Asep.

KPK menduga Syamsul Auliya menginstruksikan salah satu stafnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari berbagai perangkat daerah. Uang tersebut diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan THR eksternal.

“Di mana saudara AUL diduga menginstruksikan salah satu stafnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari perangkat daerah guna memenuhi kebutuhan THR eksternal,” ujarnya.

Asep mengatakan jika tahun tidak terbongkar, maka ada potensi praktik serupa dilakukan kembali.

“Jadi ini sudah berulang, pun jika tahun ini tidak tertangkap tangan maka kemungkinan besar, berikutnya jadi hal yang akan diulangi seperti itu,” ujarnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Mereka yakni Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka.

“Yaitu pertama saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030; kedua saudara SAD selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap,” ujar Asep.

KPK turut menyita uang Rp 610 juta saat OTT. Uang itu disimpan di rumah Asisten II Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma.

“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), serta uang tunai senilai Rp610 juta. Uang-uang tersebut diantaranya sudah dimasukkan ke dalam goodie bag yang disimpan di rumah pribadi FER dan akan diberikan sebagai THR kepada pihak-pihak eksternal,” kata Asep.

“Selain itu, dari sejumlah uang tersebut, ada yang baru diterima oleh FER dari setoran perangkat daerah, yang diamankan di ruang kerjanya,” imbuhnya.

  • Penulis: Jim Geovedi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma di Kelurahan Sinar Bulan

    Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma di Kelurahan Sinar Bulan

    • 0Komentar

    Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Babel bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terkait bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Jumat (5/06/26). Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Teguh Afrianto selaku Lurah Sinar Bulan. Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan apresiasi […]

  • Kakanwil Kemenkum Sumsel Hadiri Kuliah Umum Unsri, Soroti Arah Transformasi Digital Layanan Hukum

    Kakanwil Kemenkum Sumsel Hadiri Kuliah Umum Unsri, Soroti Arah Transformasi Digital Layanan Hukum

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menghadiri secara langsung kegiatan Kuliah Umum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Selasa (22/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Prof. Zainal Abidin, S.H., Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, mengangkat tema “Quo Vadis Profesi Hukum di Era Digital dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)”. Kegiatan […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Apel Pagi Gabungan bersama Kanwil KemenHAM Babel, Sekaligus Lepas Magang Kemnaker Batch III

    Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Apel Pagi Gabungan bersama Kanwil KemenHAM Babel, Sekaligus Lepas Magang Kemnaker Batch III

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan apel pagi gabungan bersama Kanwil KemenHAM Babel di Halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Senin (15/6/2026). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Fery Pontoh. Apel pagi turut diikuti […]

  • FKPP Makassar Ajak Pondok Pesantren Perkuat Media Sosial, Sharing Ilmu Branding dan Publikasi

    FKPP Makassar Ajak Pondok Pesantren Perkuat Media Sosial, Sharing Ilmu Branding dan Publikasi

    • 0Komentar

    Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kota Makassar menggelar seminar dan workshop bertajuk “Branding dan Publikasi Pondok Pesantren Dalam Menjaring Santri Baru”. Kegiatan ini berlangsung di Ruang L.3 Gedung IMMIM, Makassar, Senin (20/4/2026). Acara ini diinisiasi untuk menjawab tantangan dunia pendidikan pesantren dalam membangun citra positif serta memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat luas, khususnya pada penerimaan […]

  • Kemenkum Sumsel Hadirkan Edukasi Apostille dan Legalitas Usaha bagi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

    Kemenkum Sumsel Hadirkan Edukasi Apostille dan Legalitas Usaha bagi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) menggelar Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait Apostille dan Perseroan Perorangan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Selasa (12/5). Kegiatan ini berlangsung di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang dan diikuti oleh mahasiswa serta civitas akademika. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi […]

  • Dari Aspirasi Menuju Solusi, Kemenkum Sumsel Simak Forum Pengaduan “PASTI ADA SOLUSI”

    Dari Aspirasi Menuju Solusi, Kemenkum Sumsel Simak Forum Pengaduan “PASTI ADA SOLUSI”

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 13 yang diselenggarakan Kementerian Hukum secara virtual, Jumat (28/8). Forum yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum ini menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, maupun masukan terkait berbagai layanan yang diselenggarakan Kementerian Hukum. […]

expand_less