Breaking News
light_mode

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Jadi Tersangka KPK, Ini Kronologi OTT dan Dugaan Korupsinya

  • account_circle Jim Geovedi
  • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
  • print Cetak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Maret 2026. Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

KPK mengungkapkan, operasi senyap tersebut dilakukan pada 2–3 Maret 2026 di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, tim penyidik turut mengamankan belasan orang untuk dimintai keterangan terkait dugaan praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut.

Setelah melalui pemeriksaan intensif, KPK kemudian menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam perkara tersebut. Dugaan korupsi berkaitan dengan pengadaan jasa outsourcing serta beberapa proyek pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan untuk tahun anggaran 2023 hingga 2026.

Ditangkap Saat Mengisi Daya Mobil Listrik

Dalam konferensi pers, KPK mengungkap fakta menarik terkait proses penangkapan. Fadia Arafiq disebut diamankan tim KPK saat sedang mengisi daya mobil listriknya di sebuah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menyebut tim sempat berpindah lokasi untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan sebelum akhirnya berhasil mengamankannya. Setelah diamankan, Fadia langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

KPK Geledah Kantor Bupati

Penyidikan kemudian berkembang. Tim KPK melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan strategis di kompleks Kantor Bupati Pekalongan pada 6 Maret 2026. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah dokumen dan barang bukti yang dimasukkan ke dalam beberapa koper.

Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri lebih jauh aliran dana serta dokumen yang berkaitan dengan proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.

Aliran Dana dan Dugaan Keterlibatan Keluarga

KPK juga menelusuri dugaan aliran uang dari kasus tersebut. Penyidik bahkan berencana memanggil suami dan anak Fadia Arafiq untuk mendalami kemungkinan adanya aliran dana yang terkait dengan perusahaan keluarga.

Perusahaan yang diduga berkaitan dengan aliran dana tersebut adalah PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). KPK menyebut keluarga tersangka diduga menikmati aliran dana miliaran rupiah dari proyek-proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Selain itu, penyidik juga tengah menelusuri sejumlah aset, termasuk kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.

Kasus OTT Ketujuh KPK Tahun 2026

Kasus ini menjadi salah satu operasi tangkap tangan KPK di awal tahun 2026. Penangkapan Fadia Arafiq bahkan disebut sebagai OTT ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang Januari hingga awal Maret 2026.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek pengadaan di Kabupaten Pekalongan.

  • Penulis: Jim Geovedi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenhaj Gelar Rakernas 2026, Dorong Transformasi Penyelenggaraan Haji Inklusif di Tengah Dinamika Global

    Kemenhaj Gelar Rakernas 2026, Dorong Transformasi Penyelenggaraan Haji Inklusif di Tengah Dinamika Global

    • 0Komentar

    TANGERANG, RAKYATSULSEL.CO – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M. Kegiatan yang berlangsung pada 8-11 April 2026 di Asrama Haji Kelas 1 Tangerang, Banten ini mengusung tema strategis: “Transformasi Penyelenggaraan Haji Inklusif dalam Tantangan Dinamika Geopolitik Global.” Acara dibuka langsung oleh Menteri […]

  • Menuju IRH 2027, Kemenkum Sumsel Ikuti Mekanisme Penilaian IRH secara Virtual

    Menuju IRH 2027, Kemenkum Sumsel Ikuti Mekanisme Penilaian IRH secara Virtual

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti rapat sosialisasi mekanisme penilaian dan penyiapan data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2027 secara virtual, Jumat (2/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pelaksanaan reformasi hukum di daerah. Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Sekretariat Nasional (TSN), Muhammad Ilham […]

  • Santri PPMI Shohwatul Is’ad Pangkep Pimpin Salat dan Khutbah Iduladha 1447 H

    Santri PPMI Shohwatul Is’ad Pangkep Pimpin Salat dan Khutbah Iduladha 1447 H

    • 0Komentar

    Lapangan Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Shohwatul Is’ad Pangkep dipadati ratusan jemaah yang menunaikan ibadah Salat Iduladha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026). Pelaksanaan salat tahun ini terasa sangat spesial dan penuh khidmat. Pasalnya, seluruh rangkaian inti ibadah dipimpin langsung oleh para santri berprestasi dari lembaga pendidikan tersebut. Bertindak sebagai imam yakni Abyad Rafif Zuhud, santri SMA […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Pemahaman Masyarakat Terkait Layanan Legalisasi Dokumen Publik

    Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Pemahaman Masyarakat Terkait Layanan Legalisasi Dokumen Publik

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar Sosialisasi Layanan Legalisasi Dokumen Publik di Wilayah, bertempat di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel, Kamis (18/06/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, […]

  • Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Polres Maros Turun ke Jalan Bagikan Bendera Merah Putih kepada Pengendara

    Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Polres Maros Turun ke Jalan Bagikan Bendera Merah Putih kepada Pengendara

    • 0Komentar

    Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Maros berbagi bendera Merah Putih kepada masyarakat pengguna jalan sebagai bentuk ajakan untuk bersama-sama menyemarakkan momentum kemerdekaan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Maros, Kompol Ahmad Rosma, S.H., dan dilaksanakan di depan Mako Polres Maros, Rabu (12/8). Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Maros membagikan […]

  • FK UMI Perluas Jejaring Pendidikan Klinik, Jalin Kerja Sama Tripartit dengan RS St. Madyang Kota Palopo dan RSP Ibnu Sina YW UMI

    FK UMI Perluas Jejaring Pendidikan Klinik, Jalin Kerja Sama Tripartit dengan RS St. Madyang Kota Palopo dan RSP Ibnu Sina YW UMI

    • 0Komentar

    Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (FK UMI) terus memperkuat jejaring pendidikan klinik sebagai bagian dari komitmen meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan profesi dokter. Pada Sabtu, 29 Agustus 2026, FK UMI melaksanakan visitasi sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Tripartit bersama Rumah Sakit St. Madyang Kota Palopo dan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Ibnu Sina Yayasan Wakaf UMI Makassar. […]

expand_less