Breaking News
light_mode

Kanwil Kemenkum Babel Dorong Kemudahan Berusaha Melalui Layanan Pendaftaran Perseroan Perorangan

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat komitmen dalam memberikan kemudahan layanan hukum bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil melalui layanan pendaftaran Perseroan Perorangan.

Kegiatan permohonan pendaftaran Perseroan Perorangan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (9/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan permohonan pendaftaran Perseroan Perorangan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Muhammad Bang Bang.

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Babel melakukan pendaftaran Perseroan Perorangan bagi pemilik usaha PT. ALHUSAYN SEHAT BERSAMA yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan (apotik). Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui layanan resmi AHU pada September 2026 dan dilanjutkan dengan penyerahan Sertifikat Perseroan Perorangan kepada pemilik usaha.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa layanan Perseroan Perorangan menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Kementerian Hukum dalam memberikan akses legalitas usaha yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.

“Legalitas badan usaha merupakan fondasi penting bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Melalui Perseroan Perorangan, masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dapat memperoleh perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan mitra usaha, serta memiliki identitas bisnis yang lebih profesional,” ujar Johan.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, menjelaskan bahwa pendaftaran Perseroan Perorangan merupakan inovasi layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat karena seluruh proses dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem AHU.

“Kami terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan Perseroan Perorangan sebagai langkah awal dalam memperkuat legalitas usaha. Dengan badan usaha yang terdaftar secara resmi, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya,” ungkap Kaswo.

Penyerahan Sertifikat Perseroan Perorangan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap badan usaha yang dimiliki, memperkuat identitas usaha, serta meningkatkan citra dan profesionalitas bisnis di mata pelanggan, investor, maupun mitra kerja.

Melalui optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen menghadirkan pelayanan hukum yang semakin mudah, cepat, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Sumsel Apresiasi Peserta Maganghub Batch III, Bekali Generasi Muda Hadapi Dunia Kerja

    Kemenkum Sumsel Apresiasi Peserta Maganghub Batch III, Bekali Generasi Muda Hadapi Dunia Kerja

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menghadiri kegiatan Pelepasan Program Maganghub Batch III yang diselenggarakan secara virtual, di Ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel. Kepala Kantor Wilayah Maju Amintas Siburian didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti dan Koordinator Kepegawaian Tommy beserta jajaran (15/6). Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, Sunu Tedy […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Tinjau OBH Terakreditasi di Kota Palembang, Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran

    Kanwil Kemenkum Sumsel Tinjau OBH Terakreditasi di Kota Palembang, Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum pada Pemberi Bantuan Hukum (PBH)/Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi di Kota Palembang (28/07). Kegiatan pengawasan dilaksanakan di dua lokasi, yakni YLBHI LBH Palembang dan Polis Abdi Hukum STIHPADA. Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum Kanwil Kemenkum […]

  • FPPM Satukan Tokoh Perempuan Makassar lewat Talkshow IWD 2026

    FPPM Satukan Tokoh Perempuan Makassar lewat Talkshow IWD 2026

    • 0Komentar

    Memperingati International Women’s Day (IWD) 2026, Forum Perempuan Pemimpin Makassar (FPPM) menginisiasi sebuah kolaborasi strategis bersama Konsulat Jenderal Australia Makassar melalui perhelatan talkshow bertajuk “Perempuan Berdaya, Komunitas Bermakna: Sinergi Kepemimpinan dalam Keberagaman” di Gedung IMMIM, Makassar, Kamis (5/3/2026). Acara yang berlangsung khidmat ini menjadi istimewa dengan kehadiran tokoh-tokoh perempuan berpengaruh dari berbagai latar belakang organisasi. […]

  • Menag Nasaruddin Umar Apresiasi Eksistensi 14 Tahun Harian Rakyat Sulsel di Era Digital

    Menag Nasaruddin Umar Apresiasi Eksistensi 14 Tahun Harian Rakyat Sulsel di Era Digital

    • 0Komentar

    Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun ke-14 Harian Rakyat Sulsel. Ia menilai perjalanan Harian Rakyat Sulsel hingga mencapai usia 14 tahun merupakan capaian yang patut diapresiasi, terlebih di tengah tantangan era digitalisasi yang semakin kompetitif bagi industri media. “Selamat kepada Harian […]

  • Kakanwil Kemenkum Sumsel Lantik Pejabat Fungsional Analis Hukum, Dorong Penguatan Kajian Regulasi

    Kakanwil Kemenkum Sumsel Lantik Pejabat Fungsional Analis Hukum, Dorong Penguatan Kajian Regulasi

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat non manajerial pada Selasa (14/04/2026) di Aula Kemenkum Sumsel. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, serta dihadiri oleh jajaran pegawai. Dalam kegiatan tersebut, tiga pejabat analis hukum yang merupakan perpindahan […]

  • Kalau Fikih dan Syariah Tabrakan, Ambil Syariahnya Buang Fikihnya.

    Kalau Fikih dan Syariah Tabrakan, Ambil Syariahnya Buang Fikihnya.

    • 0Komentar

    Oleh: Abd Rauf Muhammad Amin (Dekan Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Guru Besar Usul Fikih UIN Alauddin, Doktor Usul Fikih Universitas Al azhar Kairo-Mesir) Hisab dan Rukyat adalah metode hukum. Seragam puasa dan lebaran dalam satu daerah atau negara adalah tujuan hukum. Keseragaman berpuasa dan berlebaran bukan wilayah ijtihad tapi dia adalaha […]

expand_less