Kanwil Kemenkum Babel dan Fakultas Hukum UBB Perkuat Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memperkuat sinergi dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Hukum, Rabu (9/9/2026), di Ruang Serbaguna Universitas Bangka Belitung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, diwakili oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah yang juga Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh. Turut hadir jajaran Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kanwil Kemenkum Babel.

Dari Universitas Bangka Belitung, kegiatan dihadiri Dekan Fakultas Hukum Jeanne Darc Noviayanti Manik, Wakil Dekan Fakultas Hukum I, Ketua Laboratorium dan LKBH UBB, serta para dosen dan staf Fakultas Hukum.

Dekan Fakultas Hukum UBB, Jeanne Darc Noviayanti Manik, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kanwil Kemenkum Babel dalam membangun kerja sama dengan Fakultas Hukum UBB. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi, khususnya dalam pengembangan analisis kebijakan, penelitian dan kajian hukum, peningkatan kapasitas, serta pengabdian kepada masyarakat.

Plh. Kepala Kantor Wilayah sekaligus Kepala Divisi Peraturan Perundang- Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, mengatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara Kanwil Kemenkum Babel dan Fakultas Hukum UBB.

“Kami berharap PKS ini benar-benar diimplementasikan melalui kegiatan konkret, mulai dari pertukaran pengetahuan dan data, pelaksanaan kajian bersama, diskusi kebijakan, hingga penyusunan policy brief, policy paper, dan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, kerja sama ini dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kebijakan hukum di daerah,” ujar Rahmat.

Rahmat menambahkan, kolaborasi dengan kalangan akademisi sangat penting untuk memperkuat kualitas analisis kebijakan agar setiap rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar akademis, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut juga dibahas peluang pelibatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), khususnya pada desa-desa yang telah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Pelibatan mahasiswa diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis dalam memahami pelaksanaan bantuan hukum di tengah masyarakat, sekaligus mendukung penguatan akses terhadap keadilan di tingkat desa dan kelurahan.

Selain itu, kedua pihak turut mendiskusikan peluang kolaborasi dalam penyusunan Naskah Akademik serta pelaksanaan penelitian dan kajian hukum lainnya sebagai bagian dari implementasi kerja sama.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan hukum di daerah.

“Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi sangat penting karena kebijakan yang berkualitas harus dibangun berdasarkan data, kajian, dan analisis yang kuat. Kami berharap kolaborasi dengan Fakultas Hukum UBB dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya akademis, tetapi juga implementatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Johan.

Johan berharap kerja sama tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai program nyata, sehingga Kanwil Kemenkum Babel dan Universitas Bangka Belitung dapat bersama-sama memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum di Kepulauan Bangka Belitung.

Melalui kerja sama ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen terus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik guna mendukung lahirnya kebijakan hukum yang berkualitas, berbasis bukti, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.