Breaking News
light_mode

NGOPAS Perkuat Sinergi Tim Perancang, Kanwil Kemenkum Babel Dorong Harmonisasi Peraturan Maksimal Tiga Hari Kerja

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) kembali melaksanakan kegiatan NGOPAS (Ngopi Pagi Sinergi dan Inspiratif) bersama Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, Senin (24/8/2026), di Ruang Rapat Perancang Kanwil Kemenkum Babel.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, serta diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan.

NGOPAS merupakan forum komunikasi dan evaluasi kinerja mingguan Divisi P3H yang dikemas dalam suasana santai, terbuka, namun tetap produktif. Forum ini menjadi ruang bagi jajaran untuk mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi kendala pelaksanaan tugas, menyampaikan gagasan, serta menyusun langkah tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum di wilayah.

Dalam arahannya, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Tim Perancang sekaligus mengingatkan agar kualitas, konsistensi, dan profesionalisme tetap menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan tugas.

Rahmat menekankan pentingnya peningkatan mekanisme kerja serta percepatan proses harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. Kanwil Kemenkum Babel mendorong agar proses harmonisasi dapat diselesaikan secara optimal dengan target maksimal tiga hari kerja, sepanjang seluruh persyaratan dan substansi yang diperlukan telah terpenuhi.

“Percepatan harmonisasi harus berjalan beriringan dengan kualitas. Target tiga hari kerja bukan hanya berbicara mengenai kecepatan, tetapi bagaimana kita membangun pola kerja yang efektif, responsif, terukur, dan tetap menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Rahmat.

Hingga pelaksanaan NGOPAS tersebut, Divisi P3H Kanwil Kemenkum Babel telah melaksanakan harmonisasi terhadap 149 Perda/Perkada. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator komitmen jajaran dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan regulasi yang harmonis, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam forum tersebut turut dibahas mengenai pembagian zonasi Tim Kerja Perancang yang selanjutnya akan didalami dan ditindaklanjuti berdasarkan kebutuhan serta beban pelaksanaan tugas. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas koordinasi, pemerataan pekerjaan, sekaligus mempercepat layanan harmonisasi kepada pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa NGOPAS harus dimanfaatkan sebagai instrumen penguatan budaya kerja kolaboratif dan ruang evaluasi yang mampu menghasilkan perbaikan konkret terhadap pelayanan.

“Saya berharap NGOPAS tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi benar-benar menjadi ruang untuk menemukan solusi, memperkuat sinergi, dan melahirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Setiap proses harmonisasi harus memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dan pada akhirnya menghadirkan regulasi yang berkualitas serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Bangka Belitung,” ujar Johan.

Johan juga mendorong seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme serta membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah agar setiap proses harmonisasi dapat berlangsung efektif dan tepat waktu.

“Kanwil Kemenkum Babel harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum. Karena itu, pelayanan yang cepat harus tetap diikuti ketelitian, kualitas substansi, dan kepastian proses. Inilah bentuk pelayanan hukum yang responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambah Johan.

Melalui pelaksanaan NGOPAS secara berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Babel berharap koordinasi dan kolaborasi antarpegawai semakin kuat sehingga pelaksanaan tugas Divisi P3H dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, terukur, dan berkualitas dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Sumsel Dorong Optimalisasi Anggaran dan Penguatan Kinerja Jajaran

    Kemenkum Sumsel Dorong Optimalisasi Anggaran dan Penguatan Kinerja Jajaran

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan apel pagi di lapangan Kanwil Kemenkum Sumsel, Senin (24/8). Apel dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bulan Mahardika Subekti, dan diikuti oleh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Sumsel. Dalam amanatnya, Bulan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas kerja sama dan dukungan dalam menyukseskan […]

  • Kakanwil Kemenkum Sumsel Ambil Sumpah dan Lantik Notaris Pengganti di Kota Palembang

    Kakanwil Kemenkum Sumsel Ambil Sumpah dan Lantik Notaris Pengganti di Kota Palembang

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengambil sumpah jabatan dan melantik Notaris Pengganti Jasmine Annisa Fadhillah di Ruang Tamu Kepala Kantor Wilayah, Jumat (18/9). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari proses pengangkatan Notaris Pengganti untuk menggantikan Notaris Husnawaty yang akan menjalani cuti selama 12 bulan, terhitung mulai 23 September 2026 sampai […]

  • [Cek Fakta] Beredar Kabar Menteri Agama Mengundurkan Diri, Kemenag: Itu Hoaks

    [Cek Fakta] Beredar Kabar Menteri Agama Mengundurkan Diri, Kemenag: Itu Hoaks

    • 0Komentar

    Beredar kabar bahwa Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. “Itu hoaks. Tidak benar Prof. Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama,” tegas Thobib di Jakarta, Rabu (26/8/2026). Kabar pengunduran diri ini menyebar luas setelah […]

  • Kemenkum Sumsel Pastikan Raperbup Perubahan RKPD 2026 dan RSUD di OKU Selaras Regulasi

    Kemenkum Sumsel Pastikan Raperbup Perubahan RKPD 2026 dan RSUD di OKU Selaras Regulasi

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (23/7). Rapat harmonisasi dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Kegiatan tersebut […]

  • Kemenkum Sumsel Gencarkan Sosialisasi Perseroan Perorangan di Prabumulih

    Kemenkum Sumsel Gencarkan Sosialisasi Perseroan Perorangan di Prabumulih

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum mendorong penguatan legalitas pelaku usaha mikro dan kecil melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi layanan Perseroan Perorangan di Kota Prabumulih. Kegiatan yang dilaksanakan Tim Pelayanan AHU pada Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan jajaran perangkat daerah, di antaranya Kepala Bidang UMK Dinas Koperasi […]

  • Presiden RI Resmikan 1.179 SPPG, Gubernur Sulsel Apresiasi Kontribusi Polri Bantu Ketahanan Pangan Rakyat

    Presiden RI Resmikan 1.179 SPPG, Gubernur Sulsel Apresiasi Kontribusi Polri Bantu Ketahanan Pangan Rakyat

    • 0Komentar

    Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas kontribusi besar dalam membantu pemerintah memperkuat ketahanan pangan rakyat. Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat mengikuti virtual Launching dan Ground Breaking 1.179 SPPG serta Peresmian 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri se-Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang dipusatkan di Palmerah, […]

expand_less