Kakanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Maju Amintas Siburian mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Senin (3/8). Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur’ Ainun serta para Pejabat Manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dilaksanakan secara bersamaan dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas”, ujarnya.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada para menteri terkait. Dalam sambutannya, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk menilai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kementerian selama Tahun Anggaran 2025.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian Hukum telah menunjukkan sejumlah capaian positif, di antaranya melalui pelaksanaan data tunggal sebagai upaya meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan serta dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui berbagai layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Maju Amintas Siburian menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan Kantor Wilayah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI juga menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya pelayanan hukum yang semakin berkualitas serta mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Maju Amintas Siburian.