Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Pantau Pusat Perbelanjaan Berbasis KI

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) terus memperkuat upaya pelindungan dan penghormatan terhadap Kekayaan Intelektual (KI) melalui pemantauan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan Berbasis KI, seperi di CitiMall Baturaja (21/7).

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sumsel, Yenni, dan tim melakukan pemantauan dan dengan koordinasi bersama Manager CitiMall Baturaja, Burman. Hal ini guna memastikan implementasi komitmen pusat perbelanjaan dalam mendukung perdagangan yang menghormati hak Kekayaan Intelektual.

CitiMall Baturaja merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang telah memperoleh Sertifikat Pusat Perbelanjaan Berbasis KI dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2023 dan kembali memperoleh resertifikasi pada tahun 2025. Sertifikasi tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen pengelola dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang bebas dari peredaran barang yang melanggar hak Kekayaan Intelektual.

Burman menegaskan komitmen manajemen CitiMall Baturaja untuk terus menjaga integritas dalam setiap kerja sama dengan tenant. Seluruh penyewa diwajibkan mematuhi ketentuan yang berlaku dengan hanya memperdagangkan produk asli serta tidak melakukan pelanggaran terhadap hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain.

Selain itu, manajemen CitiMall Baturaja juga secara konsisten memenuhi kewajiban pembayaran royalti musik kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak cipta para pencipta dan pemegang hak.

Usai koordinasi, tim Kanwil Kemenkum Sumsel melakukan pemantauan langsung ke sejumlah tenant, di antaranya Matahari Department Store, Mr. DIY, dan Gabino. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan produk yang diperdagangkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual sekaligus memberikan edukasi kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya menghormati hak KI dalam menjalankan aktivitas perdagangan.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menambahkan bahwa pemantauan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan Berbasis KI merupakan langkah nyata pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing.

“Pusat perbelanjaan menjadi garda terdepan dalam memastikan produk yang beredar merupakan produk asli dan legal. Kami mengapresiasi komitmen CitiMall Baturaja yang secara konsisten menjaga standar sebagai Pusat Perbelanjaan Berbasis KI serta mendukung terciptanya ekosistem perdagangan yang menghormati hak Kekayaan Intelektual,” ujar Maju Amintas.

Menurutnya, pelindungan Kekayaan Intelektual tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pengelola pusat perbelanjaan, pelaku usaha, pemegang hak, dan masyarakat sebagai konsumen.

“kami memastikan komitmen tersebut terus terjaga sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pihak bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan fondasi penting dalam mendorong inovasi, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” pungkasnya.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Dampingi Pemda Ikuti Validasi Sanggah Penilaian Awal IRH Tahun 2026

    Kanwil Kemenkum Babel Dampingi Pemda Ikuti Validasi Sanggah Penilaian Awal IRH Tahun 2026

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Mekanisme Pelaksanaan Validasi Sanggah Hasil Penilaian Awal Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun 2026, Senin (29/6/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, […]

  • Darmawangsyah Muin Jalankan Pemerintahan Gowa Sementara, Tunggu Penetapan Plt Bupati:

    Darmawangsyah Muin Jalankan Pemerintahan Gowa Sementara, Tunggu Penetapan Plt Bupati:

    • 0Komentar

    Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menjalankan tugas pemerintahan Kabupaten Gowa untuk sementara waktu guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Langkah tersebut dilakukan menyusul proses hukum yang dihadapi Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan, pungutan liar, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pemerintahan Kabupaten Gowa […]

  • Kemenkum Sumsel Cetak Sertifikat Apostille untuk Dokumen Kerja ke Mancanegara

    Kemenkum Sumsel Cetak Sertifikat Apostille untuk Dokumen Kerja ke Mancanegara

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang cepat, pasti, dan transparan. Melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kanwil Kemenkum Sumsel kembali memfasilitasi pencetakan sertifikat Apostille bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen perjalanan ke luar negeri. Layanan kali ini diberikan kepada tiga orang pemohon, yakni Mardhiyah, Lukman Hakim, dan Rahmona […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Harmonisasi Sembilan Raperbup Musi Rawas

    Kanwil Kemenkum Sumsel Harmonisasi Sembilan Raperbup Musi Rawas

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap sembilan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Musi Rawas, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (30/7). Rapat harmonisasi dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi. Kegiatan ini dihadiri […]

  • WFH Tiap Jumat, Menag: Cara Kerja Baru Harus Tetap Hadirkan Layanan untuk Umat

    WFH Tiap Jumat, Menag: Cara Kerja Baru Harus Tetap Hadirkan Layanan untuk Umat

    • 0Komentar

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama untuk menyambut kebijakan Work From Home (WFH) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja menuju masa depan yang lebih modern dan berkelanjutan. Menag menegaskan, kebijakan WFH yang mulai diterapkan setiap Jumat bukan sekadar perubahan lokasi kerja, tetapi bagian dari langkah besar pemerintah […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Exit Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Exit Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual, Kamis (21/05/2026). Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, dan diikuti oleh para Pimpinan Eselon I Kementerian Hukum RI, Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara I.C […]

expand_less