Breaking News
light_mode

Kanwil Kemenkum Sumsel Dukung Pemasaran Produk Indikasi Geografis ke Pasar Digital

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Pendampingan Lanjutan Onboarding Produk Indikasi Geografis Indonesia pada Tokopedia dan TikTok Shop yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara daring di ruang Divisi Pelayanan Hukum (30/6).

Kegiatan ini merupakan upaya DJKI dalam memperluas akses pemasaran produk-produk Indikasi Geografis (IndiGeo) Indonesia melalui platform digital. Kanwil Kemenkum Sumsel turut berpartisipasi sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, khususnya produk Indikasi Geografis di daerah.

Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis DJKI, Irma menjelaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk memasarkan produk-produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar secara lebih masif melalui marketplace. Untuk mewujudkan hal tersebut, DJKI bekerja sama dengan Tokopedia dan TikTok Shop dengan menghadirkan etalase khusus produk IndiGeo sebagai wadah promosi dan pemasaran.

Irma juga menyampaikan bahwa saat ini beberapa produk Indikasi Geografis terdaftar telah berhasil ditampilkan pada halaman marketplace Tokopedia dan TikTok Shop. Namun demikian, fitur transaksi berupa pembelian masih dalam tahap pengembangan sehingga belum dapat digunakan oleh konsumen.

Selanjutnya, kegiatan diisi dengan sesi konsultasi dan pendampingan teknis dari DJKI kepada para Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang masih mengalami kendala dalam proses memasukkan atau mengunggah produk ke marketplace. Melalui sesi ini, peserta memperoleh bimbingan secara langsung agar produk yang dimiliki dapat segera tampil pada etalase digital IndiGeo.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas menyampaikan bahwa digitalisasi pemasaran merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk Indikasi Geografis di tingkat nasional maupun internasional.

“Pemanfaatan marketplace menjadi peluang besar bagi produk-produk Indikasi Geografis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Melalui pendampingan ini, diharapkan para pelaku usaha dan MPIG semakin siap memanfaatkan platform digital sebagai sarana promosi dan pemasaran, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah serta kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Maju Amintas.

Kakanwil juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sumsel akan terus mendukung berbagai program DJKI dalam mendorong perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual, khususnya produk Indikasi Geografis yang menjadi identitas dan potensi unggulan daerah Sumatera Selatan. Dengan sinergi antara pemerintah, marketplace, dan para pemangku kepentingan, diharapkan produk-produk Indikasi Geografis Indonesia semakin dikenal dan memiliki daya saing yang kuat di era ekonomi digital.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Sumsel Ikuti Pendampingan PEKPPP, Perkuat Kualitas Pelayanan Publik

    Kemenkum Sumsel Ikuti Pendampingan PEKPPP, Perkuat Kualitas Pelayanan Publik

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mendorong peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik Kementerian Hukum. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (20/8/2026) di Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Terima Audiensi Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel Bahas Penyelesaian Pending Matters BMN

    Kanwil Kemenkum Babel Terima Audiensi Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel Bahas Penyelesaian Pending Matters BMN

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan audiensi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung pada Kamis (09/04/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah ini membahas pengawasan dan pengendalian penyelesaian pending matters pasca likuidasi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya terkait pengelolaan Barang Milik […]

  • Semakin Mudah Diakses, Layanan Kementerian Hukum Kini Hadir Lewat Aplikasi Handphone

    Semakin Mudah Diakses, Layanan Kementerian Hukum Kini Hadir Lewat Aplikasi Handphone

    • 0Komentar

    Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkenalkan sebuah aplikasi handphone yang berisikan seluruh pelayanan publik Kementerian Hukum. Aplikasi dengan nama SuperApp Kementerian Hukum “PASTI” ini dapat diunduh pada perangkat android maupun iOS. Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto, mengatakan kehadiran aplikasi “PASTI” merupakan inisiasi Kemenkum untuk menghadirkan layanan hukum yang modern, terintegrasi, dan […]

  • Sosialisasi Peran LBH dan Posbankum, Kemenkum Sumsel Sasar Paralegal di Kecamatan Sematang Borang

    Sosialisasi Peran LBH dan Posbankum, Kemenkum Sumsel Sasar Paralegal di Kecamatan Sematang Borang

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong penguatan akses bantuan hukum melalui Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum. Kegiatan bertema “Peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal Posbankum Kelurahan dalam Penegakan Hukum”, dilaksanakan di Sekretariat DWP Kecamatan Sematang Borang (15/4). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara aparat pemerintah setempat dengan para pemberi bantuan hukum. Camat […]

  • TPG Madrasah Cair Bertahap, Termasuk Lulusan PPG 2025

    TPG Madrasah Cair Bertahap, Termasuk Lulusan PPG 2025

    • 0Komentar

    Kabar baik datang dari Kementerian Agama. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah akan dicairkan secara bertahap mulai pekan ini. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Amien Suyitno mengatakan, proses pencairan TPG dilakukan seiring percepatan penerbitan Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) bagi guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Percepatan penerbitan SKAKPT terus dilakukan […]

  • Kemenkum Sumsel Optimalkan Pelaporan Layanan Posbankum di OKU Selatan

    Kemenkum Sumsel Optimalkan Pelaporan Layanan Posbankum di OKU Selatan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong optimalisasi pelaporan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan guna memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pengoptimalisasian pelaporan layanan Posbankum di Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) (13/10). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Teleconference Kanwil […]

expand_less