Breaking News
light_mode

BPJS Ketenagakerjaan Parepare Sosialisasikan Manfaat Program dan SIPP kepada Dapur SPPG se-Kabupaten Pinrang

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
  • print Cetak

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare terus berupaya meningkatkan pemahaman pemberi kerja terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kepada pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Pinrang, BPJS Ketenagakerjaan memberikan edukasi mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) .

Kegiatan ini dihadiri oleh para pengelola dan perwakilan Dapur SPPG se-Kabupaten Pinrang yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait kewajiban dan manfaat perlindungan tenaga kerja serta tata cara pelaporan data tenaga kerja secara mudah dan akurat melalui aplikasi SIPP.

Dalam kesempatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman teknis terkait pendaftaran tenaga kerja, pembaruan data pekerja, hingga pelaporan upah melalui Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP).

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare, Sahid Wahid, menyampaikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak dasar setiap pekerja, termasuk tenaga kerja yang terlibat dalam operasional Dapur SPPG.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam operasional Dapur SPPG mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal. Selain itu, pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) diharapkan dapat memudahkan pengelola dalam melakukan administrasi kepesertaan secara cepat, tepat, dan transparan,” ujar Sahid Wahid.

Lebih lanjut, Sahid menjelaskan bahwa kehadiran BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan saat terjadi risiko kerja, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengelola Dapur SPPG, menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare berharap seluruh Dapur SPPG se-Kabupaten Pinrang dapat memahami dan mengimplementasikan kewajiban perlindungan tenaga kerja secara berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, produktif, dan sejahtera bagi seluruh pekerja. (*)

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sosialisasi Peran LBH dan Posbankum, Kemenkum Sumsel Sasar Paralegal di Kecamatan Sematang Borang

    Sosialisasi Peran LBH dan Posbankum, Kemenkum Sumsel Sasar Paralegal di Kecamatan Sematang Borang

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong penguatan akses bantuan hukum melalui Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum. Kegiatan bertema “Peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal Posbankum Kelurahan dalam Penegakan Hukum”, dilaksanakan di Sekretariat DWP Kecamatan Sematang Borang (15/4). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara aparat pemerintah setempat dengan para pemberi bantuan hukum. Camat […]

  • 2025, Sinergi Kemenag dan BPJS Ketenagakerjaan Beri Perlindungan 557.978 GTK

    2025, Sinergi Kemenag dan BPJS Ketenagakerjaan Beri Perlindungan 557.978 GTK

    • 0Komentar

    Kementerian Agama dan BPJS Ketenagakerjaan kembali memperkuat kerja sama dalam pelindungan guru dan tenaga kependidikan (GTK) Islam. Pada 2025, sinergi dua pihak ini telah memberikan pelindungan kepada 557.978 GTK Islam atau sekitar 46 persen dari total sasaran 1.205.190 orang. Selama periode tersebut, manfaat klaim telah disalurkan kepada 5.677 pekerja pendidikan Islam dengan total pencairan mencapai […]

  • Kemenkum Sumsel Ikuti Diskusi Evaluasi Kebijakan Kerja Fleksibel

    Kemenkum Sumsel Ikuti Diskusi Evaluasi Kebijakan Kerja Fleksibel

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti kegiatan Diskusi Publik Kajian Evaluasi Kebijakan Flexible Working Arrangements (FWA) di lingkungan Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting, di Ruang Teleconference Kakanwil (25/6). Kegiatan ini digelar sebagai upaya mengevaluasi implementasi kebijakan kerja fleksibel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih […]

  • Mahasiswa Akuntansi Semester Dua Terbitkan Jurnal Bereputasi Nasional

    Mahasiswa Akuntansi Semester Dua Terbitkan Jurnal Bereputasi Nasional

    • 0Komentar

    Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). Mahasiswa semester dua, Egalita Nahdiazwa Delaserna, berhasil menerbitkan artikel ilmiah pada Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Volume 14 Nomor 2 Tahun 2026 dengan judul “Familism, Guanxi, dan Ambivalensi Moral dalam Etika Akuntansi: Studi Kritis dari Riau, Indonesia.” Jurnal tersebut […]

  • Dengarkan Aspirasi Masyarakat, Kakanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Forum ‘PASTI ada SOLUSI’ Bersama Menteri Hukum

    Dengarkan Aspirasi Masyarakat, Kakanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Forum ‘PASTI ada SOLUSI’ Bersama Menteri Hukum

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengikuti kegiatan forum dialog interaktif bertajuk “PASTI ada SOLUSI” bersama Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara virtual pada Jumat (19/6). Kegiatan ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan aduan secara langsung kepada Menteri Hukum, yang kemudian langsung dijawab dan dicarikan […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Lakukan Pemantauan dan Pengawasan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kabupaten Belitung Timur

    Kanwil Kemenkum Babel Lakukan Pemantauan dan Pengawasan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kabupaten Belitung Timur

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Polres Kabupaten Belitung Timur melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan perlindungan terhadap produk-produk asli dan mencegah peredaran barang-barang ilegal yang melanggar hak kekayaan intelektual, Rabu (29/04/26). Kegiatan dimulai pada pukul 11.00 WIB […]

expand_less