Dukung Sekolah Rakyat, Kemenkum Hibahkan Tanah 6,3 Hektar ke Kemensos

Kementerian Hukum (Kemenkum) menghibahkan tanah seluas 62.966 meter persegi atau hampir 6,3 hektar kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dimanfaatkan dalam pembangunan sekolah rakyat di Kota Tangerang. Penyerahan aset tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, mengatakan penyerahan lahan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian yang telah direncanakan sejak lama bersama Kemensos.

“Kegiatan (ini) sudah lama kami rencanakan bersama dengan Pak Menteri Sosial dalam rangka mendukung program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud untuk melakukan kolaborasi lintas kementerian, yakni berupa penyerahan sertipikat tanah Kemenkum kepada Kemensos untuk dimanfaatkan dalam pembangunan sekolah rakyat di Kota Tangerang,” ujar Supratman dalam Serah Terima Sertipikat Tanah dari Kemenkum kepada Kemensos di Graha Pengayoman, Kamis (18/06/2026).

Keberadaan lahan yang telah diserahterimakan tersebut diharap dapat mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat yang akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Selain mendukung pembangunan sekolah rakyat di Tangerang, Kemenkum juga membuka peluang pemanfaatan aset negara lainnya untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Tujuannya adalah karena ini (merupakan) program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan kolaborasi antara Kemenkum dan Kemensos, serta program-program prioritas lain dapat terus berjalan, dan apabila masih ada lahan lain yang dimiliki Kemenkum akan kami serahkan untuk mendukung program prioritas bapak presiden,” tutur Supratman.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyambut baik penyerahan lahan tersebut dan menilai langkah Kemenkum sangat membantu pelaksanaan program sekolah rakyat. Menurutnya, kebutuhan lahan untuk pembangunan sekolah permanen masih menjadi tantangan di sejumlah daerah, termasuk Tangerang.

“Terima kasih kepada Pak Menteri Hukum, yang telah menginisiasi dua hal, pertama menyerahkan sebagian dari tanah milik Kemenkum untuk bisa dimanfaatkan bagi pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Yang kedua, beliau juga akan memberikan tanah dan sekaligus bangunan, yang nanti bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran sekolah rakyat di Sulawesi Tengah. Ini adalah aset pribadi yang diserahkan kepada negara melalui Kemensos. Dua-duanya sungguh luar biasa,” ujar Saifullah.

Menteri yang populer dipanggil Gus Ipul ini mengungkapkan bahwa inisiatif penyerahan lahan tersebut telah disampaikan Menkum sejak setahun yang lalu. Karena itu, penyerahan sertipikat tanah tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan.

“Beliau sejak awal sudah menyampaikan sebelum kami minta. Jadi beliau yang punya inisiatif. Alhamdulillah hari ini akhirnya diserahkan. Ini sungguh sesuatu yang berarti, karena kita masih membutuhkan tanah dalam pembangunan sekolah rakyat,” kata Saifullah.

Sekolah rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui sinergi antarkementerian ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat langsung dari program pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan melalui sinergi antar-kementerian, kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda. Semoga program Sekolah Rakyat ini dapat menjadi ruang pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.