Sinergi Lintas Sektor : Kementerian Hukum bersama LAN Gelar Kick Off Meeting FKK 2026 demi Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti

Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026. Bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta Selatan, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (17/06/2026) ini menjadi tonggak penguatan kolaborasi nasional untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, yang dihadiri oleh jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Hukum serta 48 (empat puluh delapan) Kementerian/Lembaga pengampu tusi kebijakan. Forum strategis ini dirancang sebagai ruang kolaboratif sebagai bentuk sinergi guna mendorong kebijakan yang berkualitas, terintegrasi dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dalam sambutannya, Menkum menekankan bahwa di tengah era disrupsi teknologi, kecerdasan artifisial, dan dinamika global, kekuatan sebuah negara ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dikeluarkannya. Kemenkum berkomitmen penuh mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam 8 Asta Cita, melalui perumusan regulasi yang adaptif dan berdampak nyata.

“Kebijakan publik bukan sekadar dokumen administratif atau kumpulan norma regulasi. Kebijakan adalah instrumen strategis untuk mentransformasikan bangsa. Kita harus mengikis tantangan hiper-regulasi dan memastikan setiap aturan hukum menjadi penggerak inovasi (enabler of innovation), bukan justru menjadi hambatan pembangunan,” tegas Supratman saat membuka acara.

Menkum juga memaparkan Lima Arah Strategis sebagai pedoman bersama:

1. Membangun kebijakan berkualitas dan berbasis bukti;
2. Memperkuat sinergi hukum dan administrasi negara;
3. Mendorong inovasi dan pelayanan publik yang berdampak;
4. Menguatkan komunitas dan ekosistem kolaborasi nasional; serta
5. Menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, dalam laporannya menyampaikan bahwa FKK 2026 merupakan keberlanjutan dari forum yang telah diinisiasi sejak tahun 2025. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang lahirnya solusi-solusi kebijakan lintas sektor yang membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berdampak dalam mendukung Program Prioritas Presiden Republik Indonesia.

“Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang dirancang, tetapi juga oleh kualitas kebijakan yang menjadi fondasinya. Karena itu, Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026 tidak semata-mata dimaksudkan sebagai forum diskusi, melainkan sebagai ikhtiar bersama untuk membangun budaya kebijakan yang lebih kolaboratif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil. Pada akhirnya, apabila regulasi merupakan instrumen penyelenggaraan negara, maka kebijakan adalah kompas navigasi yang memastikan setiap instrumen tersebut bekerja menuju tujuan yang sama.” ujar Andry Indrady.

Rangkaian Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026 dirancang sebagai sebuah ekosistem yang saling terhubung, dimulai dari Policy Talks di daerah, penyusunan Policy Brief Wilayah, seleksi Policy Brief Terbaik, penyusunan Policy Brief Nasional Tematik, penyelenggaraan Policy Expose Nasional, hingga integrasi seluruh pengetahuan kebijakan ke dalam Legal Policy Hub.

Istimewanya, rangkaian acara ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Hukum melalui BSK Hukum)dengan 3 (tiga) perguruan tinggi besar di Indonesia, yakni Universitas Jember (UNEJ), Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan Universitas Brawijaya (UB).

Penandatanganan kerja sama ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Kementerian Hukum dalam mengintegrasikan dunia akademis ke dalam ekosistem kebijakan pemerintah. Kerja sama ini menjadi jembatan krusial untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah mendapatkan input pemikiran yang objektif, berbasis ilmiah, serta diperkuat oleh kepakaran para akademisi dari berbagai daerah. Selain itu, kolaborasi ini juga ditujukan untuk optimalisasi pemanfaatan platform Legal Policy Hub guna menghasilkan analisis kebijakan hukum yang komprehensif dan kredibel.

Setelah prosesi penandatanganan, acara dilanjutkan dengan sesi Brainstorming yang menghadirkan Kepala BSK Hukum Kemenkum, Andry Indrady, dan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN, Agus Sudrajat. Sesi diskusi strategis ini dipandu oleh Moderator Muhammad Imanuddin, (Analis Kebijakan Ahli Utama KemenPAN RB / Anggota Tim Pakar JFAK INAKI), yang berfokus pada penetapan fokus isu prioritas nasional yang akan dibahas dan menghasilkan rekomendasi kebijakan nasional yang mendukung program prioritas pemerintah.

Melalui momentum FKK 2026 dan perluasan jaringan kerja sama ini, pemerintah optimis dapat membangun tata kelola kebijakan publik yang antisipatif (anticipatory governance), di mana para analis kebijakan di seluruh Indonesia dapat mengoptimalkan perannya sebagai penasihat kebijakan strategis (strategic policy advisors) demi kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, siap mendukung penguatan peran analis kebijakan di daerah melalui peningkatan kapasitas, koordinasi, serta pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Melalui forum ini, kami berharap lahir pola kerja yang semakin kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi bersama LAN juga menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun benar-benar responsif, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Johan.