Breaking News
light_mode

Terpilih Aklamasi, Haris Yasin Limpo Kembali Pimpin Kosgoro 1957 Sulsel

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
  • print Cetak

Haris Yasin Limpo kembali dipercaya memimpin Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Sulawesi Selatan untuk masa bakti 2026-2031. Ia terpilih secara aklamasi dalam musyawarah daerah yang digelar di Hotel Novotel, Makassar, Minggu (31/5).

Musda ini merupakan kelanjutan dari sidang sebelumnya yang sempat ditunda karena belum adanya calon yang mendaftar.

Dalam pelaksanaan Musda lanjutan tersebut, Haris menjadi satu-satunya kandidat yang mendaftarkan diri hingga batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, forum Musda secara bulat menetapkannya kembali sebagai Ketua PDK Kosgoro 1957 Sulsel untuk periode kedua.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Mustafa M. Rajab, menjelaskan bahwa Musda kali ini sejatinya merupakan kelanjutan dari persidangan yang tertunda beberapa waktu lalu.

“Sulsel ini tidak terlalu seperti yang ada di Jakarta, karena Musda Kosgoro 57 Provinsi Sulsel ini hanya melanjutkan persidangan yang tertunda. Karena pada saat yang pertama saya hadir, lewat acara pembukaan dan seterusnya, itu belum ada calon yang mengajukan, yang mendaftar,” kata Mustafa.

Ia menjelaskan, karena waktu pelaksanaan saat itu sudah sangat terbatas, forum akhirnya memutuskan untuk mendemisionerkan kepengurusan lama dan menjadwalkan kembali pelaksanaan Musda melalui pencabutan skorsing sidang.

Dan kemudian kita melanjutkan Musda, dan alhamdulillah hari ini sudah ada calon yang mengajukan yaitu ternyata adalah Ketua PDK Kosgoro 57 Provinsi Sulsel yang lama dan tidak menyalahi aturan, ya, dari segi administrasi dan anggaran dasar/rumah tangga, maka beliau berhak untuk mengajukan kembali,” ujarnya.

Usai terpilih, Haris Yasin Limpo menegaskan terdapat dua program strategis yang akan menjadi fokus kepengurusannya selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, prioritas pertama adalah memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan agar roda organisasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Yang pasti ada dua program strategis ke depan untuk PPK masa bakti berikutnya. Yang pertama berkaitan dengan konsolidasi. Konsolidasi sampai dengan tingkat bawah. Karena ini penting, karena biar bagaimana organisasi bisa jalan dan bekerja untuk masyarakat, kalau konsolidasi itu terbentuk sampai dengan tingkat kecamatan,” kata Haris.

Program kedua yang menjadi perhatian utama adalah pendidikan dan pengkaderan. Haris menilai Kosgoro 1957 harus mampu menyiapkan kader-kader berkualitas sebagai sumber kader Partai Golkar dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.

“Kosgoro harus mempersiapkan kader sebagai sumber kader dari Golongan Karya. Kenapa? Karena dia akan menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Nah, sehingga dengan apa, bermodalkan pendidikan kaderan ditambah mewadahkan pendidikan yang lain, itu otomatis bisa mengangkat sumber daya Kosgoro untuk bersaing di tingkat partai,” jelasnya.

Haris juga mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat enam kepengurusan tingkat kabupaten yang belum definitif. Sejumlah daerah masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), sehingga tidak memiliki hak suara dalam Musda.

“Yang belum itu sisa enam. Yang lain itu karena ada beberapa yang pindah, sehingga diangkat PLT. Kalau PLT itu tidak punya suara di Musda,” katanya.

Ia menjelaskan, dari total 29 suara yang seharusnya ada dalam Musda, hanya sekitar 20 suara yang terdaftar dan memiliki hak suara. Selain unsur daerah, hak suara juga berasal dari lima organisasi gerakan dan lembaga yang berada di bawah naungan Kosgoro 1957.

Musda Kosgoro 1957 Sulsel turut dihadiri sejumlah pengurus PPK Kosgoro 1957, di antaranya Wakil Ketua Umum Mustafa M. Rajab, Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Helmi Dje, serta Wakil Sekretaris Jenderal Arifin Majid. (*)

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Babel Ikuti Sosialisasi Media Monitoring Tahun 2026 untuk Penguatan Pengelolaan Informasi Publik

    Kemenkum Babel Ikuti Sosialisasi Media Monitoring Tahun 2026 untuk Penguatan Pengelolaan Informasi Publik

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Sosialisasi Media Monitoring Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (10/03/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Pranata Humas Ahli Muda, Sriyani Agustina bersama jajaran anggota humas lainnya. Kegiatan dibuka dengan pemaparan materi oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama […]

  • Ini Jadwal Lengkap Pelaksanaan Haji 2026 bagi Jemaah Indonesia

    Ini Jadwal Lengkap Pelaksanaan Haji 2026 bagi Jemaah Indonesia

    • 0Komentar

    Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengumumkan jadwal pelaksanaan ibadah haji 2026 di tengah eskalasi konflik Timur Tengah karena Amerika Serikat (AS)-Israel menggempur Iran, dan dibalas balik. Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (7/4), Irfan mengungkap hingga saat ini belum ada force majeure maupun rencana penundaan ibadah haji akibat kondisi tersebut. Sehingga, […]

  • Perkuat Sinergi Akademisi dan Praktisi, Kemenkum Sumsel Dukung Asesmen Lapangan Prodi KPI UIN Raden Fatah

    Perkuat Sinergi Akademisi dan Praktisi, Kemenkum Sumsel Dukung Asesmen Lapangan Prodi KPI UIN Raden Fatah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan tinggi di wilayah Sumatera Selatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Asesmen Lapangan (AL) Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) UIN Raden Fatah Palembang, Selasa […]

  • Kemenkum Sumsel Optimalisasi Layanan Posbankum melalui Sosialisasi Daring

    Kemenkum Sumsel Optimalisasi Layanan Posbankum melalui Sosialisasi Daring

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Penyuluh Hukum melaksanakan sosialisasi pengoptimalan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan secara daring melalui Zoom kepada masyarakat dan pengelola Posbankum di Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin (6/10). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengelola Posbankum mengenai peran serta fungsi Posbankum dalam memberikan akses […]

  • Kemenkum Sumsel Perkenalkan Inovasi REBANA di Lubuk Linggau, Ubah Aset Pasif Jadi Pusat Kreatif dan Produktivitas

    Kemenkum Sumsel Perkenalkan Inovasi REBANA di Lubuk Linggau, Ubah Aset Pasif Jadi Pusat Kreatif dan Produktivitas

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong optimalisasi pengelolaan aset negara yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi inovasi REBANA (Revitalisasi Barang Milik Negara), melalui Alih fungsi Gedung Eks Balai Harta Peninggalan menjadi Creative Intellectual Property Gallery yang disosialisasikan di Kota Lubuklinggau. Inovasi REBANA ini merupakan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional […]

  • Kanwil Kementerian Hukum Babel Konsultasikan Pembentukan Produk Hukum Daerah KI ke Ditjen Kekayaan Intelektual

    Kanwil Kementerian Hukum Babel Konsultasikan Pembentukan Produk Hukum Daerah KI ke Ditjen Kekayaan Intelektual

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi teknis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam rangka pembahasan pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Kekayaan Intelektual (KI), Selasa (10/03/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama Analis Kekayaan Intelektual. Dalam pertemuan dengan Direktur […]

expand_less