Breaking News
light_mode

RS UIN Alauddin Makassar Resmi Layani Peserta BPJS Kesehatan, Wujud Komitmen 17 Program Prioritas Presiden

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
  • print Cetak

Mulai Jumat, 22 Mei 2026, Rumah Sakit (RS) UIN Alauddin Makassar resmi melayani peserta BPJS Kesehatan setelah menjalin kerja sama pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kolaborasi strategis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus peresmian kerja sama yang berlangsung di Kampus I UIN Alauddin Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita yang dilakukan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito, bersama Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, yang dirangkaikan dengan agenda kuliah umum bagi civitas akademika.

Dalam keterangannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dr. Prihati Pujowaskito, menyampaikan bahwa perluasan kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam mengeksekusi instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Prabowo Subianto, bahwa di dalam 17 program prioritas, yang nomor tujuh adalah peningkatan medis kesehatan. Kita akan selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal akses, kualitas, dan perlindungan finansial kepada peserta JKN,” ujar dr. Prihati.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, RS UIN Alauddin dinyatakan sangat layak untuk dikerjasamakan karena telah memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Dr. Prihati berharap kehadiran layanan JKN di RS ini dapat mempermudah masyarakat sekitar dalam mengakses pengobatan tanpa perlu mengkhawatirkan faktor biaya.

“Jangan sampai ada rakyat yang jatuh miskin karena biaya berobat,” tegasnya.

Usai melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas rumah sakit, dr. Prihati memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapan infrastruktur RS UIN Alauddin yang dinilai sudah setara dengan standar regulasi terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Beberapa poin keunggulan fasilitas RS UIN Alauddin Makassar antara lain; Kamar Rawat Inap Standar (KRIS): Kamar kelas 3 (Kelas C) di RS ini didesain lebih lega. Jika aturan Kemenkes menetapkan minimal empat tempat tidur per kamar, RS UIN Alauddin justru hanya mengisi tiga tempat tidur demi kenyamanan pasien.

Keunggulan lainnya ruangan yang lebih luas dan memenuhi standar KRIS, yang berguna untuk menurunkan angka infeksi nosokomial (infeksi yang didapat di RS) serta mempercepat proses kesembuhan pasien.

Kapasitas Memadai. Jumlah tempat tidur pasien, ruang ICU, instalasi UGD, hingga Kamar Operasi (OK) dinyatakan sangat mumpuni untuk kapasitas rumah sakit kelas C.

Merespons kerja sama ini, Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya. Momentum ini dinilai sebagai pencapaian bersejarah yang mengharukan, terlebih perjuangan ini telah dirintis bersama rektor sebelumnya, Prof. Sabir.

“Tinggal sekarang bagaimana seluruh civitas akademika UIN Alauddin sepenuhnya membackup kerja sama ini. Kita berharap kolaborasi ini bisa menghasilkan kualitas kesehatan yang merata, pertama untuk internal kampus yang jumlahnya sangat besar, dan tentunya untuk masyarakat sekitar,” tutur Prof. Hamdan.

Pihak BPJS Kesehatan juga menyoroti potensi besar perlindungan kesehatan bagi sektor pendidikan di kampus tersebut. Dengan total sekitar 31.000 mahasiswa, RS UIN Alauddin didorong untuk mengoptimalkan sistem Universal Health Coverage (UHC).

Bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah, BPJS Kesehatan menyarankan agar dilakukan pemindahan sistem kapitasi aktif mereka ke Klinik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ada di bawah naungan UIN Alauddin.

Langkah ini tidak hanya memberikan ketenangan bagi para orang tua mahasiswa di kampung halaman, tetapi juga menjadi jaminan keselamatan kerja bagi para mahasiswa keperawatan atau kedokteran yang sedang melakukan praktik lapangan di rumah sakit.

Jika sewaktu-waktu mereka mengalami kecelakaan kerja seperti tertusuk jarum atau jatuh sakit, mereka dapat langsung ditangani di rumah sakit ini dengan menggunakan BPJS Kesehatan. (*)

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kakanwil Kemenkum Babel Terima Silaturahmi Kanwil Ditjen Imigrasi Babel, Perkuat Sinergi Antarinstansi

    Kakanwil Kemenkum Babel Terima Silaturahmi Kanwil Ditjen Imigrasi Babel, Perkuat Sinergi Antarinstansi

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung, Junita Sitorus beserta jajaran, Senin (28/9/2026), bertempat di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Babel Johan Manurung didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan […]

  • Perkuat Penegakkan Hukum di Wilayah Babel, Kanwil Kemenkum Babel tambah jumlah PPNS Kekayaan Intelektual

    Perkuat Penegakkan Hukum di Wilayah Babel, Kanwil Kemenkum Babel tambah jumlah PPNS Kekayaan Intelektual

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Penutupan Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diikuti oleh 3 (tiga) orang Analis Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini di selenggarakan oleh Direktorat Penegakkan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan dari tanggal 8 Juni s.d 6 Agustus 2026 di Lembaga […]

  • Dorong Kepastian Hukum hingga Mancanegara Kanwil Kemenkum Babel Sosialisasikan Layanan Apostille dan Legalisasi Dokumen

    Dorong Kepastian Hukum hingga Mancanegara Kanwil Kemenkum Babel Sosialisasikan Layanan Apostille dan Legalisasi Dokumen

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Sosialisasi Layanan Apostille dan Legalisasi Dokumen di Balai Pengayoman. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penyebarluasan informasi layanan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat dan instansi terkait di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Senin (20/04/2026). Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, Kepala Divisi Pelayanan […]

  • Bekali Calon Purnabakti, Kemenkum Sumsel Tekankan Pentingnya Kesehatan Mental dan Komunitas Positif

    Bekali Calon Purnabakti, Kemenkum Sumsel Tekankan Pentingnya Kesehatan Mental dan Komunitas Positif

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Pembekalan Purnabakti bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum secara virtual, Kamis (23/4). Bertempat di ruang teleconference Kanwil Sumsel, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, mengikuti jalannya kegiatan ini yang mengusung […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Harmonisasi Sembilan Raperbup Musi Rawas

    Kanwil Kemenkum Sumsel Harmonisasi Sembilan Raperbup Musi Rawas

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap sembilan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Musi Rawas, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (30/7). Rapat harmonisasi dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi. Kegiatan ini dihadiri […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Raih Empat Penghargaan IKPA Sempurna pada Sosialisasi Akhir Tahun Anggaran 2026

    Kanwil Kemenkum Babel Raih Empat Penghargaan IKPA Sempurna pada Sosialisasi Akhir Tahun Anggaran 2026

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih empat penghargaan sebagai satuan kerja terbaik dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna, yakni 100, pada Semester I Tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan […]

expand_less