Breaking News
light_mode

Dorong Perlindungan KI, Kemenkum Sumsel Jalin Koordinasi dengan Universitas dan Pemda

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi dan rapat kerja sama dalam rangka penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Serelo Lahat dan Pemerintah Kota Prabumulih (20/5).

Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, bersama tim melakukan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelayanan KI dan pembentukan Sentra KI di Universitas Serelo Lahat.

Kedatangan tim diterima langsung oleh Rektor Universitas Serelo Lahat, Darwin Kesuma, didampingi Wakil Rektor IV, Rudi Edwar. Dalam pertemuan tersebut, pihak universitas menyambut baik rencana kerja sama yang dinilai dapat mendukung perlindungan karya intelektual mahasiswa, dosen, civitas akademika, pelaku UMKM, dan masyarakat Kabupaten Lahat. Universitas Serelo Lahat juga menyatakan kesiapan mengikuti penandatanganan PKS serentak yang direncanakan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada 9 Juni 2026.

Sementara itu pada rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Prabumulih, juga pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang perlindungan Kekayaan Intelektual. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Prabumulih dan dibuka Kepala Bagian Kerja Sama, Rico Pahlevi.
Rico menyampaikan dukungan terhadap rencana kerja sama antara Pemerintah Kota Prabumulih dan Kemenkum Sumsel sebagai bentuk komitmen bersama dalam melindungi potensi kreatif dan inovatif masyarakat. Selain membahas substansi kerja sama, rapat juga melakukan penyesuaian redaksional naskah MoU agar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa sinergi dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.
“Melalui kerja sama ini, diharapkan perlindungan terhadap karya intelektual masyarakat semakin optimal. Kehadiran Sentra KI di perguruan tinggi juga dapat menjadi wadah pendampingan dan fasilitasi bagi mahasiswa, dosen, pelaku UMKM, dan masyarakat,” ujar Maju Amintas Siburian.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perpres Direktorat Jenderal Pesantren Telah Ditandatangani, Kemenag Siapkan Implementasi

    Perpres Direktorat Jenderal Pesantren Telah Ditandatangani, Kemenag Siapkan Implementasi

    • 0Komentar

    Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren sudah ditandatangani. Ini menjadi kabar gembira bagi dunia pendidikan Islam tanah air.  “Perpres tentang Direktorat Jenderal Pesantren sudah ditandatangani. Saat ini sedang dalam tahap telaah di Sekretariat Umum untuk segera diundangkan ke dalam Lembaran Negara. Kehadiran Ditjen […]

  • Kanwil Kemenkum Babel dan DJKI Perkuat Pemahaman Pendaftaran Desain Industri bagi Akademisi dan Pelaku Usaha

    Kanwil Kemenkum Babel dan DJKI Perkuat Pemahaman Pendaftaran Desain Industri bagi Akademisi dan Pelaku Usaha

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Desain Industri bagi Lembaga Pendidikan, Litbang Pemerintah, dan Pelaku Usaha di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai, Selasa (11/8/2026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 Agustus 2026, tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan pelindungan desain […]

  • Kemenkum Sumsel Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja melalui Sosialisasi Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan OKU Selatan

    Kemenkum Sumsel Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja melalui Sosialisasi Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan OKU Selatan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (12/10). Kegiatan yang berlangsung di Meeting Room Wedana Boutique Hotel tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten OKU Selatan, Carles Minarki, Asisten III Pemerintah Kabupaten OKU […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Fasilitasi Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jabatan dan Perpindahan Jabatan Fungsional Bidang Kekayaan Intelektual

    Kanwil Kemenkum Babel Fasilitasi Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jabatan dan Perpindahan Jabatan Fungsional Bidang Kekayaan Intelektual

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis untuk kenaikan jenjang jabatan dan perpindahan jabatan fungsional di bidang Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan teknis, pemahaman substansi, serta kesiapan peserta dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku di jabatan fungsional tersebut. ( […]

  • Imlek 2577 Kongzili, Menag Ajak Perkuat Keadilan dan Persatuan

    Imlek 2577 Kongzili, Menag Ajak Perkuat Keadilan dan Persatuan

    • 0Komentar

    Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama (Menag) menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang bertepatan pada Selasa (17/2/2026), kepada umat Konghucu dan seluruh warga yang merayakan. Dalam keterangannya, Menag berharap perayaan Tahun Baru Imlek membawa kebaikan serta kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. “Saya Nasaruddin Umar Menteri Agama Republik Indonesia atas nama Kementerian Agama dan […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Gelar Penandatanganan kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Hasil Penajaman Tahun Anggaran 2026

    Kanwil Kemenkum Babel Gelar Penandatanganan kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Hasil Penajaman Tahun Anggaran 2026

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Penandatanganan Addendum Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Senin (18/05/2026), bertempat diBalai Pengayoman. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas adanya penyesuaian pagu anggaran bantuan hukum serta perubahan mekanisme pencairan anggaran dari non-kontraktual menjadi kontraktual sesuai kebijakan terbaru dari KPPN […]

expand_less