Breaking News
light_mode

Kanwil Kemenkum Babel Temukan Indikasi Pelanggaran KI di Belitung, Perkuat Sinergi dengan Kepolisian

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan di wilayah Kabupaten Belitung, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini diawali dengan koordinasi bersama Polres Belitung yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, didampingi jajaran serta Korwas PPNS Polda Kepulauan Bangka Belitung. Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan pengawasan sekaligus memperkuat sinergi dalam penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Kapolres Belitung, Sarwo Edi W., bersama jajaran menyambut baik kegiatan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung langkah pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan secara terpadu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan bahwa kolaborasi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menekan angka pelanggaran Kekayaan Intelektual di daerah.

“Sinergi antara Kementerian Hukum dan Kepolisian sangat penting untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, baik melalui pendekatan preventif maupun penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran,” ujar Johan.

Usai koordinasi, tim melanjutkan kegiatan dengan melakukan pemantauan langsung di sejumlah pusat perbelanjaan di Kabupaten Belitung. Dari hasil pengawasan, ditemukan indikasi pelanggaran Kekayaan Intelektual, di antaranya pemutaran lagu di tempat usaha tanpa izin atau pembayaran royalti, serta potensi peredaran barang yang melanggar merek dan/atau hak cipta.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sekaligus PPNS KI, Adi Riyanto, menjelaskan bahwa temuan tersebut menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti melalui langkah pembinaan dan pengawasan lanjutan.

“Kami menemukan adanya indikasi pelanggaran, khususnya terkait penggunaan musik tanpa izin dan potensi peredaran barang yang melanggar KI. Hal ini akan kami tindaklanjuti dengan pendekatan edukatif terlebih dahulu,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Ps. Kasubsie Korwas PPNS, M. Ibkar, menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat dalam mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

“Kami siap mendukung proses pengawasan hingga penegakan hukum apabila terdapat laporan atau delik aduan, sehingga penanganan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, menambahkan sangat mendukung langkah-langkah preventif dan edukatif yang diambil dalam pengawasan pelanggaran Kekayaan Intelektual. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Dengan begitu, iklim usaha yang lebih tertib, adil, dan sah dapat tercipta, serta mengurangi potensi pelanggaran hukum di masa depan.

Sebagai tindak lanjut, tim memberikan edukasi secara persuasif kepada pelaku usaha terkait pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Kekayaan Intelektual, termasuk kewajiban pembayaran royalti musik dan penggunaan produk yang legal. Selain itu, disampaikan pula surat edaran dari Kepala Kantor Wilayah sebagai bentuk pembinaan dan peringatan awal.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual semakin meningkat, sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, tertib, dan berkeadilan di wilayah Kabupaten Belitung.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Bunuh Diri Bocah SD di NTT, Sosiolog Unair Sebut Faktor Kemiskinan Picu Stres Anak

    Kasus Bunuh Diri Bocah SD di NTT, Sosiolog Unair Sebut Faktor Kemiskinan Picu Stres Anak

    • 0Komentar

    Kisah tragis seorang siswa SD kelas IV asal Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli pena dan buku sekolah, menyita keprihatinan publik. Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Prof. Bagong Suyanto menilai peristiwa tragis yang terjadi di NTT adalah alarm bagi masyarakat agar lebih memerhatikan dan memantau kondisi mental anak-anak di […]

  • Perpres Direktorat Jenderal Pesantren Telah Ditandatangani, Kemenag Siapkan Implementasi

    Perpres Direktorat Jenderal Pesantren Telah Ditandatangani, Kemenag Siapkan Implementasi

    • 0Komentar

    Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren sudah ditandatangani. Ini menjadi kabar gembira bagi dunia pendidikan Islam tanah air.  “Perpres tentang Direktorat Jenderal Pesantren sudah ditandatangani. Saat ini sedang dalam tahap telaah di Sekretariat Umum untuk segera diundangkan ke dalam Lembaran Negara. Kehadiran Ditjen […]

  • Bona Fide (10): Hibernasi Ide

    Bona Fide (10): Hibernasi Ide

    • 0Komentar

    Oleh: Hamdan JuhannisRektor UIN Alauddin Hibernasi adalah istilah yang banyak dipakai untuk menunjuk perilaku hewan. Hibernasi adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan hewan untuk menghemat energi dalam situasi sulit, misalnya saat cuaca ekstrim atau pada masa paceklik. Banyak hewan yang melakukan hibernasi dengan cara tidur panjang. Yang paling sering dicontohkan adalah beruang. Beruang menghafal betul […]

  • Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kemenkum Sumsel Hadiri Rakernis Bidkum Polda Sumsel

    Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kemenkum Sumsel Hadiri Rakernis Bidkum Polda Sumsel

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) menghadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Hotel The Zuri Palembang, Kamis (04/06/2026). Kemenkum Sumsel diwakili oleh Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan, Heriyono Tardjono, sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Rakernis yang diikuti oleh jajaran […]

  • Kemenkum Sumsel Perkuat Pengawasan Notaris Melalui Diskusi Evaluasi Kebijakan

    Kemenkum Sumsel Perkuat Pengawasan Notaris Melalui Diskusi Evaluasi Kebijakan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong penguatan pembinaan dan pengawasan Notaris. Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Nur ’Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum Sumsel dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan secara daring oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (3/9/2026). […]

  • Kemenkum Sumsel Tindaklanjuti Arahan Hasil Rakor Pengendalian Kinerja

    Kemenkum Sumsel Tindaklanjuti Arahan Hasil Rakor Pengendalian Kinerja

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menindaklanjuti pertemuan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 yang berpusat di Graha Pengayoman. Forum yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum RI dan menjadi ajang evaluasi besar-besaran kinerja jajaran kementerian. Rakor langsung digeber dengan agenda pengarahan dari para pimpinan Unit Utama, mulai dari Sekretaris Jenderal, […]

expand_less