Breaking News
light_mode

Kanwil Kemenkum Babel Bentuk Tim Percepatan Pelaporan Posbankum

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pembentukan Tim Pelaksana Percepatan Pelaporan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Kamis (23/4/2026). Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Kemenkum Bangka Belitung.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, serta dihadiri oleh jajaran JFT Penyuluh Hukum, JFT Analis Hukum, JFT Pranata Komputer, CPNS, dan peserta magang.

Dalam arahannya, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa pembentukan Tim Percepatan ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaporan kegiatan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan. Tim ini diharapkan mampu memastikan seluruh layanan Posbankum dapat terdokumentasi dan dilaporkan secara tertib, terstruktur, terkoordinasi, serta berkelanjutan, sehingga pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan terpantau.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa objek pelaporan Posbankum meliputi berbagai layanan, seperti konsultasi hukum, pemberian informasi hukum, mediasi, hingga rujukan kepada advokat sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaporan yang baik diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat akses keadilan, khususnya bagi masyarakat di desa dan kelurahan.

Dalam rapat tersebut juga ditekankan pentingnya peran narahubung di setiap kabupaten/kota untuk aktif membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan. Hal ini bertujuan agar seluruh layanan Posbankum dapat dilaporkan secara tepat waktu melalui sistem yang telah disediakan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa, Pembentukan tim ini adalah langkah konkret dalam memastikan bahwa layanan bantuan hukum dapat lebih merata dan efektif di seluruh penjuru Kepulauan Bangka Belitung. “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antar lembaga dan memastikan bahwa layanan Posbankum tidak hanya tersedia, tetapi juga terkelola dengan baik, memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan”, ujar Kakanwil.

Melalui pembentukan tim ini, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum serta mendorong pemerataan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Idul Fitri, Kembali ke Fitrah, Menguatkan Ukhuwah dan Kepedulian Sosial

    Idul Fitri, Kembali ke Fitrah, Menguatkan Ukhuwah dan Kepedulian Sosial

    • 0Komentar

    Oleh: Dr. KH. Masrur Makmur La Tanro (Ketua MUI Provinsi Bali, Presidium IAPIM, dan Ketua ISMI Bali) Idul Fitri merupakan salah satu hari besar dalam Islam yang dirayakan setiap tanggal 1 Syawal, setelah umat Muslim menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadhan. Hari ini bukan sekadar perayaan, melainkan momentum spiritual yang sarat makna—kembali kepada kesucian (fitrah), […]

  • Pastikan Tercapainya Universal Coverage Jamsostek, BPJAMSOSTEK Berikan Sosialisasi Sistem Keagenan PERISAI Kepada Seluruh Camat

    Pastikan Tercapainya Universal Coverage Jamsostek, BPJAMSOSTEK Berikan Sosialisasi Sistem Keagenan PERISAI Kepada Seluruh Camat

    • 0Komentar

    PANGKEP, RAKYATSULSEL.CO – Kantor  BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Pangkajene dan Kepulauan menggelar sosialisasi manfaat program dan sistem keagenan PERISAI kepada seluruh Camat se-Kabupaten Pangkep dalam program 1 Agen per Kelurahan/Desa. Kepala Kantor  BPJAMSOSTEK Cabang Pangkajene dan Kepulauan, Muliyati Nasrun menyampaikan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja di Indonesia. “BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk seluruh pekerja […]

  • 120 Penyuluh Diterjunkan, Kemenag Makassar–DPP IMMIM Petakan Kondisi Masjid

    120 Penyuluh Diterjunkan, Kemenag Makassar–DPP IMMIM Petakan Kondisi Masjid

    • 0Komentar

    Sebanyak 120 Penyuluh Agama Islam diterjunkan untuk melakukan pendataan dan penilaian kondisi masjid di Kota Makassar. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Agama (Kemenag) Kota Makassar bersama Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Masjid Musala Indonesia Muttahidah (DPP IMMIM). Program ini bertujuan menghasilkan basis data masjid yang lengkap dan akurat sebagai pijakan meningkatkan tata kelola serta mengoptimalkan […]

  • Kanwil Kementerian Hukum Babel Konsultasikan Pembentukan Produk Hukum Daerah KI ke Ditjen Kekayaan Intelektual

    Kanwil Kementerian Hukum Babel Konsultasikan Pembentukan Produk Hukum Daerah KI ke Ditjen Kekayaan Intelektual

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi teknis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam rangka pembahasan pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Kekayaan Intelektual (KI), Selasa (10/03/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama Analis Kekayaan Intelektual. Dalam pertemuan dengan Direktur […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Evaluasi Menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Inspektorat Wilayah V

    Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Evaluasi Menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Inspektorat Wilayah V

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk memastikan kesiapan dan keberlanjutan implementasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel, Rabu (22/04/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh tim evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum […]

  • Gandeng Kemenkum Sumsel, BPKAD Palembang Kebut Aturan Baru Pengelolaan Aset Daerah

    Gandeng Kemenkum Sumsel, BPKAD Palembang Kebut Aturan Baru Pengelolaan Aset Daerah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus berkomitmen mewujudkan tata kelola aset yang profesional. Langkah ini diwujudkan melalui gelaran Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palembang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Senin (29/6). Rapat bertempat di Ruang Rapat […]

expand_less