Respon Aduan Masyarakat, Kemenkum Sumsel Hadiri Forum “PASTI ADA SOLUSI” Bersama Menteri Hukum

Melanjutkan komitmen dalam memangkas sumbatan komunikasi dan menghadirkan keterbukaan informasi, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan kembali mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik bertajuk “PASTI ADA SOLUSI” pada Jumat (12/6) siang. Seperti pelaksanaan di minggu sebelumnya, kegiatan berskala nasional ini diikuti secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, yang kali ini didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur Ainun serta jajaran.

Forum interaktif dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Pembahasan pada jumat minggu ini didominasi oleh permohonan dan konsultasi terkait Kekayaan Intelektual (KI). Selain itu, terdapat satu momen menarik perhatian saat forum membahas permohonan dari 3 (tiga) orang warga negara Belanda keturunan Indonesia yang menyampaikan keinginan besar mereka untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan meminta kejelasan status kewarganegaraan langsung kepada Menteri Hukum.

Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan atensi khusus dan responsif pada forum.
“Kementerian Hukum selalu terbuka dan menyambut baik setiap saudara-saudara kita di luar negeri yang memiliki keterikatan historis dan kecintaan mendalam untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Terkait permohonan dari tiga warga negara Belanda ini salah satunya, saya pastikan jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan segera melakukan verifikasi dokumen dan menelaah aspek yuridisnya secara cepat dan tepat sesuai koridor regulasi yang berlaku dengan kepastian hukum yang jelas. Setiap kendala yang dihadapi masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, pasti kita carikan jalan keluarnya,” ujar Menteri Hukum.

Menanggapi keberlanjutan forum ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa kehadiran konsistensi forum mingguan ini harus menjadi cerminan kerja bagi seluruh satuan kerja di Sumatera Selatan, khususnya dalam merespons isu-isu strategis seperti Kekayaan Intelektual.

“Hari ini kita melihat dinamika pengaduan yang semakin beragam, mulai dari tingginya antusiasme masyarakat terkait pelindungan Kekayaan Intelektual hingga masalah kewarganegaraan lintas negara. Kehadiran kami adalah bentuk kesiapan kita di daerah untuk mengawal setiap kebijakan pusat. Saya minta jajaran di Sumsel, terutama di divisi pelayanan hukum, untuk terus meningkatkan edukasi kekayaan intelektual dan bersikap responsif terhadap setiap aduan publik. Masukan-masukan di forum ini harus menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk terus berbenah memberikan pelayanan yang transparan dan solutif,” tegas Maju Amintas.

Kegiatan forum pengaduan publik yang diikuti secara serentak oleh seluruh kantor wilayah se-Indonesia ini berjalan dengan tertib, lancar, dan interaktif hingga akhir acara, meninggalkan optimisme kuat terhadap peningkatan kualitas tata kelola pelayanan hukum di tingkat wilayah.