Optimalkan Indeks Pembangunan Hukum 2026, Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Koordinasi dengan APH
- account_circle Maryam Chalisa
- calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
- print Cetak
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) menjadi tuan rumah kegiatan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pengembangan Kapasitas Personel Aparat Penegak Hukum (APH) pada Kamis (18/6). Forum strategis ini digelar sebagai upaya nyata untuk meningkatkan capaian Pilar Kelembagaan Hukum dalam Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2026.
Acara yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham dan Imipas) tersebut berlangsung di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel, dihadiri langsung oleh narasumber Asisten Deputi Koordinasi Menteri Hukum dan Keadilan Restoratif dari Kemenko Kumham dan Imipas, Robianto. Turut hadir pula perwakilan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Ditjenpas Sumsel, perwakilan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel, Pengadilan Kota Palembang, serta Polres Kota Palembang.
Dalam sambutannya, Kepala Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi yang tinggi sekaligus menyambut hangat kedatangan Tim Kementerian Koordinator di Provinsi Sumsel.
“Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan kehormatan sekaligus momentum penting untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mendukung pembangunan hukum nasional,” ujar Kakanwil.
Lebih lanjut, Maju Amintas menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Hukum merupakan instrumen penting untuk mengukur kemajuan pembangunan hukum secara objektif dan terukur. Salah satu aspek krusial yang disorot adalah Pilar Kelembagaan Hukum, yang mencerminkan kapasitas institusi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi APH.
Sementara itu, Robianto dalam materinya meyampaikan bahwa pengembangan kapasitas personel dinilai menjadi langkah krusial dalam memperkuat kelembagaan tersebut. Melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme, kualitas penegakan hukum di Indonesia diharapkan dapat berjalan semakin optimal dan berkeadilan.
Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh instansi dan lembaga terkait dapat menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah strategis. Kolaborasi yang kuat di bawah koordinasi Kemenko Kumham dan Imipas menjadi kunci utama dalam mendongkrak capaian indeks tahun 2026.
- Penulis: Maryam Chalisa
