Kanwil Kemenkum Babel Koordinasikan Pengawasan Eksternal Seleksi Mahasiswa Baru POLTEKPIN dengan Ombudsman

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung terkait rencana pelaksanaan pengawasan eksternal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026). Koordinasi yang berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung tersebut menjadi bagian dari persiapan untuk memastikan pelaksanaan seleksi berjalan sesuai ketentuan.

Pertemuan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, Pranata Humas Ahli Muda, Sriyani Agustina, serta jajaran Tim Kerja Analis SDM. Dari Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung hadir Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman, Kgs Chris Fither, bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi sekaligus membahas rencana keterlibatan Ombudsman dalam pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Poltekpin Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan mencakup rencana kehadiran Ombudsman dalam tahapan seleksi serta berbagai hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan. Koordinasi ini juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh panitia seleksi.

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, pada prinsipnya menyampaikan kesiapan untuk hadir dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal. Sejumlah hal yang perlu dilengkapi dan dipersiapkan juga menjadi bagian dari pembahasan sebagai tindak lanjut koordinasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengatakan bahwa keterlibatan pengawasan eksternal merupakan bagian penting dalam mendukung proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami ingin memastikan seluruh tahapan seleksi Poltekpin dapat berjalan secara terbuka, objektif, dan sesuai dengan ketentuan. Koordinasi dengan Ombudsman menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Babel untuk memperkuat pengawasan serta memastikan proses seleksi dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Johan.

Johan menambahkan bahwa koordinasi lintas lembaga perlu dilakukan sejak tahap persiapan agar setiap aspek pelaksanaan seleksi dapat dipastikan kesiapan dan kepatuhannya.

“Dengan adanya komunikasi dan koordinasi sejak awal, berbagai hal yang menjadi perhatian dapat dipersiapkan dengan baik. Kami berharap sinergi ini dapat mendukung pelaksanaan seleksi yang profesional serta memberikan kepastian kepada seluruh peserta bahwa proses yang dijalankan mengikuti prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum Babel dan Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya akan melakukan tindak lanjut terhadap kesiapan pengawasan eksternal dan kebutuhan pendukung pelaksanaan seleksi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan POLTEKPIN Tahun Anggaran 2026.