Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Perkuat Responsivitas Layanan Lewat Forum Pengaduan

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 7 yang diselenggarakan Kementerian Hukum Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Jumat (17/07).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan diwakili oleh Pelaksana Harian Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bulan Mahardika Subekti, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, beserta jajaran terkait.

Forum yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia ini menjadi wadah dialog antara masyarakat dan Kementerian Hukum untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, maupun masukan terhadap penyelenggaraan layanan hukum. Melalui forum ini, setiap pengaduan dibahas bersama unit kerja terkait guna memastikan penyelesaian yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan menghadirkan sesi penyampaian pengaduan dan diskusi yang melibatkan berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Forum ini juga memperkuat budaya pelayanan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Di kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Setiap masukan, keluhan, dan aspirasi masyarakat merupakan bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami untuk terus menyempurnakan kualitas layanan. Melalui Forum ‘PASTI ADA SOLUSI’, kami ingin memastikan setiap pengaduan ditangani secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian penyelesaian sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian Hukum terus meningkat,” ujar Maju.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong seluruh unit pelayanan untuk menjadikan pengaduan masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, baik dalam aspek prosedur, kecepatan layanan, maupun kualitas komunikasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan semangat tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan juga terus memperkuat budaya pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi petugas layanan, optimalisasi kanal pengaduan, serta penguatan koordinasi antarbidang dalam menindaklanjuti setiap aduan secara tuntas. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan hukum yang semakin mudah diakses, responsif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Sumatera Selatan.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sabar dan Syukur: Pilar Kesehatan Jiwa yang Transenden-11

    Sabar dan Syukur: Pilar Kesehatan Jiwa yang Transenden-11

    • 0Komentar

    Oleh: Ahmad RazakDosen Fakultas Psikologi UNM Dalam lanskap kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, manusia di seluruh dunia tengah mencari satu hal yang sama: kesejahteraan psikologis (psychological well-being). Namun, Islam telah lama menawarkan fondasi kesehatan jiwa yang tak hanya menenangkan, tetapi juga mentransendensikan manusia melampaui kondisi duniawi, yaitu: sabar dan syukur. Keduanya bukan […]

  • Kemenkum Sumsel Bersama Ditjen AHU Bahas Perkara dan Optimalisasi Layanan Fidusia

    Kemenkum Sumsel Bersama Ditjen AHU Bahas Perkara dan Optimalisasi Layanan Fidusia

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan koordinasi dengan Unit Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait pelaksanaan dan penyelesaian layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah (29/9). Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sumsel, Benni Risky bersama tim diterima oleh Tim Direktorat Perdata […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Inventarisasi Potensi Lagu Daerah Belitung Timur untuk Perkuat Pelindungan Hak Cipta

    Kanwil Kemenkum Babel Inventarisasi Potensi Lagu Daerah Belitung Timur untuk Perkuat Pelindungan Hak Cipta

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap karya budaya daerah melalui kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Potensi Lagu Daerah di Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, Senin (07/09/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut dihadiri oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah […]

  • Feedback Penilaian Kompetensi Jadi Dasar Pengembangan dan Potensi Pegawai Kemenkum Sumsel

    Feedback Penilaian Kompetensi Jadi Dasar Pengembangan dan Potensi Pegawai Kemenkum Sumsel

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Pembukaan Kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara virtual, Selasa (1/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, […]

  • Lindungi Identitas Usaha Koperasi, Kanwil Kemenkum Sumsel Fasilitasi Pendaftaran Merek Kolektif

    Lindungi Identitas Usaha Koperasi, Kanwil Kemenkum Sumsel Fasilitasi Pendaftaran Merek Kolektif

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan koordinasi dari pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Talang Aman terkait persyaratan pendaftaran Merek Kolektif. Koordinasi tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap identitas usaha dan produk yang dihasilkan oleh anggota koperasi. Kegiatan koordinasi dihadiri oleh Sekretaris KDMP Talang Aman, Musrinawati, dan Bendahara KDMP Talang Aman, […]

  • 83.960 Posbankum Selesaikan 14.000 Kasus, Negara Hemat Rp1,2 Triliun

    83.960 Posbankum Selesaikan 14.000 Kasus, Negara Hemat Rp1,2 Triliun

    • 0Komentar

    Pemerintah telah membentuk 83.960 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan Indonesia hingga September 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan melalui Posbankum, perkara yang semula berpotensi berlanjut ke proses peradilan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi di tingkat masyarakat. “Saya laporkan kepada Bapak Presiden adalah terbentuknya Posbankum, kurang lebih sekitar 83.960 Posbankum di […]

expand_less