Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Terima Penghargaan WBBM dari Menpan RB

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sukses mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Kanwil Kemenkum Sumsel resmi menerima penghargaan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini didampingi Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam acara Pembukaan Rakordal Semester I di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (2/7).

Pencapaian tertinggi dalam pembangunan Zona Integritas ini menjadi bukti konsistensi nyata Kemenkum Sumsel, setelah sebelumnya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021 lalu.

Dalam kesempatannya, MenPAN-RB memberikan apresiasi tinggi serta pesan strategis kepada instansi yang berhasil meraih predikat bergengsi ini.

“Apresiasi tinggi saya berikan kepada jajaran yang berhasil meraih WBBM. Mempertahankan komitmen dari WBK hingga mencapai WBBM bukanlah hal yang mudah. Predikat ini adalah bukti nyata bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar administratif, melainkan sudah berdampak langsung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang bersih, cepat, dan akuntabel,” ujar Rini.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menegaskan pentingnya menjaga moralitas kerja. “Kemajuan teknologi hanyalah alat (tools), namun roh utamanya berada pada komitmen moral, transparansi, serta integritas aparatur,” tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran di Sumatera Selatan atas komitmen panjang yang membuahkan hasil manis ini.

“Perjalanan kami sejak meraih predikat WBK di tahun 2021 hingga akhirnya berhasil meraih WBBM hari ini adalah bukti nyata komitmen tanpa henti seluruh jajaran Kemenkum Sumsel. Ini bukan sekadar piala atau sertifikat, melainkan wujud konsistensi kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari pungli. Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Kakanwil Maju.

Dengan diraihnya predikat WBBM ini, Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus mempertahankan budaya kerja yang bersih serta melahirkan berbagai inovasi layanan yang semakin memudahkan masyarakat di paruh kedua tahun 2026 ini.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Sumsel Dorong Pembentukan Perda Kekayaan Intelektual dan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

    Kemenkum Sumsel Dorong Pembentukan Perda Kekayaan Intelektual dan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang pada dalam rangka mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di bidang Kekayaan Intelektual (KI) serta pembaruan kerja sama kelembagaan (6/5). Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, didampingi Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, disambut langsung oleh Kepala Biro […]

  • Be On Yourself (Jadilah Dirimu Sendiri)

    Be On Yourself (Jadilah Dirimu Sendiri)

    • 0Komentar

    Oleh: Dr. KH. Masrur Makmur La Tanro (Ketua MUI Provinsi Bali, Presidium IAPIM, dan Ketua ISMI Bali) Di tengah hiruk pikuk resolusi dan ekspektasi kerap kali kita ingin sukses dengan menciplak potret orang lain. Ada istilah social mirroring, yaitu menciptakan pesona kamuflase menaiki tangga karir. Tujuannya agar kita mendapat status  sosial, validasi manusia alias pencitraan  […]

  • Dari Aspirasi Menuju Solusi, Kemenkum Sumsel Simak Forum Pengaduan “PASTI ADA SOLUSI”

    Dari Aspirasi Menuju Solusi, Kemenkum Sumsel Simak Forum Pengaduan “PASTI ADA SOLUSI”

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 13 yang diselenggarakan Kementerian Hukum secara virtual, Jumat (28/8). Forum yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum ini menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, maupun masukan terkait berbagai layanan yang diselenggarakan Kementerian Hukum. […]

  • Bertemu Menteri Hukum, Platform Digital Berkomitmen Mendukung Aturan Pemerintah terkait Perlindungan Anak

    Bertemu Menteri Hukum, Platform Digital Berkomitmen Mendukung Aturan Pemerintah terkait Perlindungan Anak

    • 0Komentar

    Menteri Hukum Republik Indonesia menerima audiensi delegasi US-ASEAN Business Council (USABC) bersama perwakilan perusahaan teknologi global, seperti META, Google, APPLE, dan SALESFORCE, guna membahas penguatan kerja sama di bidang regulasi digital, perlindungan anak, serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hukum menegaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam penyusunan dan […]

  • Kanwil Kemenkum Babel dan DPRD Bahas Harmonisasi Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

    Kanwil Kemenkum Babel dan DPRD Bahas Harmonisasi Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Kamis (24/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dihadiri […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Gelar Diskusi Strategi Kebijakan 2026 untuk Perkuat Pengawasan Notaris Berbasis Evidence Based Policy

    Kanwil Kemenkum Babel Gelar Diskusi Strategi Kebijakan 2026 untuk Perkuat Pengawasan Notaris Berbasis Evidence Based Policy

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Diskusi Strategi Kebijakan Tahun 2026 dengan tema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris”, Kamis (03/09/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid bertempat di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel dan melalui Zoom […]

expand_less