Dorong Kebijakan Publik Berkualitas, Kemenkum Sumsel Aktif dalam Forum Policy Talk
- account_circle Maryam Chalisa
- calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
- print Cetak
Dalam upaya memperkuat kualitas perumusan kebijakan publik yang berbasis data dan bukti, Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk) bertema Reposisi Strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik, Selasa (28/04).Kegiatan ini diikuti secara daring dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) serta diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
Forum dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto, yang menegaskan pentingnya penguatan peran analis kebijakan dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang berkualitas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.Pada forum ini, dibahas penguatan peran analis kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan publik di pemerintah daerah melalui pendekatan evidence-based policy.
“setiap kebijakan idealnya disusun berdasarkan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti data statistik, hasil penelitian, evaluasi program, maupun praktik terbaik yang telah terbukti efektif. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat asumtif, melainkan didasarkan pada analisis objektif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata”, ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menekankan sinergi antar instansi dalam memperkuat kualitas kebijakan publik harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata. Forum ini diharapkan mampu memperkuat kompetensi analis kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah, sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih akuntabel, adaptif, serta selaras dengan kebutuhan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“pendekatan berbasis data dan bukti harus terus diperkuat dalam setiap proses perumusan kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah,” ujar Maju.
- Penulis: Maryam Chalisa
