Breaking News
light_mode

Sinergi Pemkot dan Muhammadiyah Diperkuat, Munafri Targetkan Program Nyata untuk Warga

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
  • print Cetak

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan organisasi Muhammadiyah di Kota Makassar.

Fokusnya, dalam berbagai sektor strategis seperti pembangunan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan urban farming.

Hal tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi saat memberikan sambutan pada kegiatan Syawalan 1447 H Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, yang digelar di Gedung BBPMP Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Minggu (12/4/2025).

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada keluarga besar Muhammadiyah Kota Makassar, atas peran aktifnya dalam mendukung pembangunan Kota.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemajuan Kota Makassar.

“Pertemuan ini mungkin bukan yang pertama, tetapi menjadi bagian penting bagaimana pemerintah kota bersama organisasi besar seperti Muhammadiyah, terus membangun sinergi,” jelasnya.

“Juga bekerja sama, dan berkolaborasi untuk membangun Kota Makassar yang kita cintai,” sambung Appi.

Munafri menilai, organisasi Muhammadiyah merupakan elemen penting yang tidak terpisahkan dalam pembangunan kota.

Dengan banyaknya tokoh, kader, serta jaringan yang dimiliki, Muhammadiyah dinilai mampu memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh kader Muhammadiyah untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendukung program-program pemerintah kota, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan.

“Khusus dunia pendidikan, keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah harus tetap menjadi pilihan utama masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kota pun, mendorong kerja sama agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dapat diarahkan ke sekolah Muhammadiyah dengan skema pembiayaan ditanggung Pemerintah Kota.

“Ini bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan di Kota Makassar,” tutur orang nomor satu Kota Makassar itu.

Selain pendidikan, di sektor lingkungan, Munafri menilai persoalan sampah yang saat ini mencapai sekitar 1.000 ton per hari di Kota Makassar.

Ia mengajak Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintah Kota dalam menyelesaikan persoalan tersebut melalui pendekatan edukasi di masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat.

Dia mencontohkan pemilahan sampah plastik yang memiliki nilai jual hingga Rp6.000–Rp8.000 per kilogram, serta pengolahan sampah organik menjadi kompos.

“Ini bisa menjadi peluang, sumber penghasilan tambahan bagi keluarga, khususnya ibu rumah tangga, jika dikelola dengan baik,” ujarnya.

Dijelaskan, Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, juga telah mengembangkan metode pengolahan sampah organik melalui sistem kompos berbasis rumah tangga dan pemanfaatan maggot (larva lalat) sebagai pengurai sampah.

Program ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus mendukung sektor pertanian perkotaan atau urban farming.

Ia bahkan mengusulkan agar kader Muhammadiyah dapat membina minimal dua lorong sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah terintegrasi, yang hasil akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

“Dari sampah menjadi maggot, dari maggot menjadi pakan ternak, dari kompos menjadi pupuk, lalu kita gunakan untuk urban farming,” Terangnya.

“Ini sistem yang saling terhubung dan memberi manfaat langsung kebutuhan,” lanjut Appi.

Dia juga menambahkan, bahwa Kota Makassar saat ini tengah mendapatkan peluang investasi besar melalui proyek pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah dengan nilai investasi mencapai Rp3 triliun.

Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan solusi berkelanjutan terhadap persoalan lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menutup sambutannya, Munafri kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan ke depan.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Tidak ada yang bisa menyelesaikan ini sendiri, kecuali dengan membangun kolaborasi dan kerja sama,” pungkasnya.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bangun Karakter Sejak Hari Pertama Sekolah, Kemenkum Sumsel Sosialisasikan Stop Bullying

    Bangun Karakter Sejak Hari Pertama Sekolah, Kemenkum Sumsel Sosialisasikan Stop Bullying

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Penyuluh Hukum kembali melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), kali ini di SDIT Bina Ilmi Jakabaring, Palembang. Kegiatan ini diikuti oleh 79 siswa baru dengan mengusung tema “Stop Bullying di Sekolah”. Penyuluhan disampaikan oleh Fitri Asnita dan Evien Elmer selaku Penyuluh Hukum […]

  • Bukan untuk Pengamanan, Water Cannon Polres Sidrap Dikerahkan Bantu Sawah Petani

    Bukan untuk Pengamanan, Water Cannon Polres Sidrap Dikerahkan Bantu Sawah Petani

    • 0Komentar

    Kemarau panjang mengancam lahan pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Namun, di tengah kondisi tersebut, petani tidak dibiarkan menghadapi kekeringan sendirian. Minggu, 9 Agustus 2026, kepedulian itu terlihat di Desa Kanie, Kecamatan Maritenggae. Polres Sidrap bersama personel Brimob turun langsung membantu mengairi persawahan warga dengan menggunakan kendaraan Water Canon. Kendaraan yang selama ini dikenal sebagai […]

  • Kemenkum Sumsel Lakukan Monev Literasi Hukum di Dua Perguruan Tinggi

    Kemenkum Sumsel Lakukan Monev Literasi Hukum di Dua Perguruan Tinggi

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH pada dua perguruan tinggi di Kota Palembang, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) dan Universitas Kader Bangsa (UKB), Rabu (2/9/2026). Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya mendorong peningkatan keaktifan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi […]

  • Langkah Awal Penilaian IRH 2026, Kemenkum Sumsel Ikuti Kick-Off Pengunggahan Data

    Langkah Awal Penilaian IRH 2026, Kemenkum Sumsel Ikuti Kick-Off Pengunggahan Data

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) mengikuti kegiatan Kick-off Meeting Pengunggahan Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (06/04). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’ainun, Koordinator Analis Hukum, Nurhidayat Hamid, […]

  • Perkuat Kajian Hukum, Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Rapat Pendalaman Naskah Akademik Dan Ranperda Kabupaten Bangka Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

    Perkuat Kajian Hukum, Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Rapat Pendalaman Naskah Akademik Dan Ranperda Kabupaten Bangka Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan hukum laksanakan rapat pendalaman terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Selasa (31/03). Rapat dibuka oleh Ketua Tim Kerja PP, Muhamad Iqbal, yang menyampaikan bahwa penyusunan […]

  • Jajaran Kemenkum Sumsel Perkuat Pemahaman Hukum Acara Pidana Berkeadilan

    Jajaran Kemenkum Sumsel Perkuat Pemahaman Hukum Acara Pidana Berkeadilan

    • 0Komentar

    Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan turut mengikuti Webinar KUHAP Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum melalui Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Kamis (10/9). Kegiatan yang mengusung tema “KUHAP Baru dalam Praktik: Menjaga Keseimbangan antara Efektivitas Penegakan Hukum, Perlindungan HAM, dan Keadilan Restoratif” tersebut diikuti secara […]

expand_less